Buenos Aires, 11 Desember 2017 - Indonesia berharap World Trade Organization (WTO) dapat menghasilkan solusi permanen atas Public Stockholding for Food Security Purposes (PSH) serta penyelesaian Special Safeguard Mechanism (SSM). Kedua isu tersebut harus dituntaskan karena sudah menjadi mandat dari Konferensi Tingkat Menteri (KTM) sebelumnya.

“Indonesia tegas meminta WTO menjadikan pertanian dan perikanan sebagai isu-isu prioritas untuk diselesaikan. Bagi Indonesia, sektor pertanian memiliki peran strategis karena merupakan sumber penghidupan sebagian besar penduduk Indonesia,” kata Mendag Enggar saat memberikan pernyataan dalam sidang paripurna KTM WTO ke-11, Senin (11/12) di Buenos Aires, Argentina.

Mendag mengatakan, negara-negara anggota WTO harus mempertimbangkan agenda Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang dapat mendukung isuisu terkait pertanian dan perikanan. Tercapainya SDGs serta penguatan di sektor pertanian dan perikanan akan memberikan dampak positif bagi perdagangan global di masa depan.

“Perdagangan akan terus menjadi mesin pertumbuhan inklusif, pembangunan, serta pemberantasan kemiskinan,” kata Mendag Enggar.

Menurut Mendag, WTO menjadikan pembangunan sebagai gagasan yang mendasari kegiatankegiatannya. Untuk itu, sangat penting bagi WTO untuk memperkuat dan meningkatkan partisipasi negara berkembang dan negara sedang berkembang (least developed countries/LDCs) pada sistem perdagangan multilateral. Dengan begitu, akan terbuka berbagai kesempatan baru dalam berbisnis seiring dengan meningkatnya standar hidup masyarakat dunia.

Selain itu, terkait dengan perdagangan multilateral, Indonesia menyadari pentingnya sistem perdagangan multilateral yang terbuka, dapat diprediksi, dan berpegang pada aturan. Hal ini sesuai dengan Perjanjian Marrakesh tahun 1994 yang menjadi landasan WTO untuk memfasilitasi anggotanya memperoleh manfaat sebaik-baiknya di dalam perdagangan multilateral.

Sesuai dengan Deklarasi Menteri Nairobi tahun 2015, anggota WTO berkomitmen melanjutkan perundingan isu-isu dalam Agenda Pembangunan Doha yang belum terselesaikan. Sektor pertanian dan perikanan termasuk dalam isu-isu tersebut. Kedua isu ini, lanjut Mendag, memiliki kontribusi bagi ketahanan pangan, pemberantasan kemiskinan, dan pembangunan pedesaan.

WTO diharapkan terus mengawasi implementasi-implementasi perjanjian multilateral. WTO juga diharapkan terus menjadi penengah yang dapat menyelesaikan dan mencegah sengketa. WTO harus dapat merespons perkembangan-perkembangan terkini yang belum tercantum dalam Agenda Pembangunan Doha.

Pertemuan Lainnya

Selain menyampaikan posisi Indonesia dalam sidang paripurna, di hari yang sama Mendag Enggar juga mengikuti pertemuan yang membahas isu-isu pertanian. Salah satunya, Pertemuan MenteriMenteri Cairns Group ke-40. Dalam pertemuan ini, Mendag menyampaikan bahwa reformasi pertanian merupakan isu penting. Karena itu, dibutuhkan program kerja yang jelas dan terukur untuk mempercepat penyelesaian perundingan.