Jakarta, Biro Humas Kementerian LHK, Senin, 23 Januari 2017. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengingatkan bahwa pada tahun 2015 Indonesia mengalami kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang luar biasa. Akibat Karhutla, Indonesia mengalami kerugian ekonomi mencapai Rp. 220 triliun, dan 504.000 orang mengalami gangguan kesehatan, serta 2,6 juta ha habitat keanekaragaman hayati hilang yang kerugiannya tidak bisa dihitung secara ekonomi.

Berkat upaya penanganan Karhutla sejak dini oleh semua pihak, pada tahun 2016 Indonesia berhasil menurunkan jumlah Hotspot sebesar 82,14% (Sumber Satelit NOAA) atau 94,58% (Sumber Satelit Terra Aqua); menurunkan luas kebakaran sebesar 83,2% yaitu 438.360 Ha, dibandingkan tahun  2015 yang mencapai 2.611.411 Ha; tidak ada kejadian asap lintas batas regional; dan tidak satupun Gubernur yang menetapkan status tanggap darurat di tahun 2016.

Pada Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2017 dengan agenda evaluasi pelaksanaan pengendalian Karhutla tahun 2016 dan koordinasi rencana aksitahun 2017, di Istana Negara, Jakarta (23/01/2017), Presiden Joko Widodo menyatakan apresiasi atas keberhasilan penanganan Karhutla tahun 2016 dan menyampaikan beberapa arahan sebagai berikut :

a.     Perkuat sistem deteksi dini dan penetapan siaga darurat dengan segera, khususnya untuk daerah-daerah rawan karhutla, serta lahan gambut.

b.     Penyiapan sekat kanal bekerjasama dengan pihak swasta dan mengecek kesiapan kesiagaan operasi udara, patroli udara, hujan buatan, water bombing.

c.     Aktivasi posko dalkarhut, patroli bersama masyarakat, dan penyuluhan di tingkat kecamatan dan desa.

d.     Perbaiki tata kelola lahan terutama dengan lahan masyarakat dan konsesi swasta.

e.     Lakukan penegakan hukum kasus-kasus karhutla secara tegas dan tanpa kompromi.

Dalam rakor ini, berulang kali Presiden menegaskan agar langkah-langkah pencegahan karhutla dapat dilaksanakan dengan cepat dari awal dan segera diputuskan. “Para Gubernur agar mampu menyikapi dengan cepat status tanggap darurat. Perkuat sinergi antara pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, dalam perencanaan untuk mencegah karhutla, dalam gerak cepat turun ke lapangan, dan diharapkan di  perencanaan di awal tahun ini dapat mencegah terjadinya karhutla di tahun 2017”, pesan Presiden di akhir arahan pada Rakor ini. 

Turut hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.

Sebelumnya, Menkopolhukam Wiranto, melaporkan bahwa kejadian karhutla tahun 2016 tidak sampai berdampak  terhadap ekonomi, politik, sosial dan budaya (epoleksosbud).Jumlah hari tanggap darurat, yang semula 151 hari di tahun 2015, menjadi nol tahun 2016. Keberhasilan ini tercapai berkat kerjasama para stakeholder (Kementerian, TNI, POLRI, BNBP, masyarakat dan swasta), dalam implementasi rencana aksi pengendalian karhutla.

Wiranto berharap, agar Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas dapat mengalokasikan anggaran khusus yang dapat digunakan untuk pencegahan Karhutla. Selain itu,Mendagri agar dapat merevisi Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga pemda dapat menggunakan anggaran sejak tahap pencegahan, bukan hanya pada tahapan darurat. Wiranto juga menghimbau Gubernur, Bupati, Walikota untuk dapat mengedukasi masyarakat dengan menerapkan teknologi pengolahan lahan tanpa bakar, serta mendorong pengusaha untuk menaati peraturan untuk mengelola lahan tanpa bakar.

“Upaya pencegahan merupakan kegiatan yang lebih penting dan menentukan karena jika sudah terjadi kebakaran, maka sangat sulit untuk dipadamkan dan pasti menimbulkan kerugian yang sangat besar”, pesan Wiranto menutup laporan evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan tahun 2016.

Kondisi iklim tahun 2017 diperkirakan lebih kering dari tahun 2016 dan lebih basah dari tahun 2015. Beberapa provinsi dengan potensi kemarau awal yaitu Provinsi Aceh, Riau (Kota Dumai, Kab. Bengkalis), Kalbar (Kab. Ketapang), Kalteng, Kalimantan Utara, serta sebagian Sulawesi dan Papua. Selain itu, terdapat peluang siklon tropis di wilayah barat Indonesia dan potensi kering di wilayah pantai timur Sumatera.

Mewaspadai hal tersebut, Menteri LHK Siti Nurbaya mendukung arahan Presiden Joko Widodo, untuk mengedepankan pencegahan karhutla serta sinergi kegiatan dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.