Sebelumnya, Menkopolhukam Wiranto, melaporkan bahwa kejadian karhutla tahun 2016 tidak sampai berdampak  terhadap ekonomi, politik, sosial dan budaya (epoleksosbud).Jumlah hari tanggap darurat, yang semula 151 hari di tahun 2015, menjadi nol tahun 2016. Keberhasilan ini tercapai berkat kerjasama para stakeholder (Kementerian, TNI, POLRI, BNBP, masyarakat dan swasta), dalam implementasi rencana aksi pengendalian karhutla.

Wiranto berharap, agar Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas dapat mengalokasikan anggaran khusus yang dapat digunakan untuk pencegahan Karhutla. Selain itu,Mendagri agar dapat merevisi Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga pemda dapat menggunakan anggaran sejak tahap pencegahan, bukan hanya pada tahapan darurat. Wiranto juga menghimbau Gubernur, Bupati, Walikota untuk dapat mengedukasi masyarakat dengan menerapkan teknologi pengolahan lahan tanpa bakar, serta mendorong pengusaha untuk menaati peraturan untuk mengelola lahan tanpa bakar.

“Upaya pencegahan merupakan kegiatan yang lebih penting dan menentukan karena jika sudah terjadi kebakaran, maka sangat sulit untuk dipadamkan dan pasti menimbulkan kerugian yang sangat besar”, pesan Wiranto menutup laporan evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan tahun 2016.

Kondisi iklim tahun 2017 diperkirakan lebih kering dari tahun 2016 dan lebih basah dari tahun 2015. Beberapa provinsi dengan potensi kemarau awal yaitu Provinsi Aceh, Riau (Kota Dumai, Kab. Bengkalis), Kalbar (Kab. Ketapang), Kalteng, Kalimantan Utara, serta sebagian Sulawesi dan Papua. Selain itu, terdapat peluang siklon tropis di wilayah barat Indonesia dan potensi kering di wilayah pantai timur Sumatera.

Mewaspadai hal tersebut, Menteri LHK Siti Nurbaya mendukung arahan Presiden Joko Widodo, untuk mengedepankan pencegahan karhutla serta sinergi kegiatan dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.