Politeknik KP Sidoarjo

Politeknik KP Sidoarjo merupakan salah satu satuan pendidikan lingkup BRSDM. Pendidikan diselenggarakan secara vokasi, melalui pendekatan teaching factory yang memasukkan dunia usaha dan dunia industri ke dalam kampus, dengan porsi praktik 70% dan teori 30%. Sebanyak 55% kuota peserta didik diisi oleh anak-anak pelaku utama kelautan dan perikanan, seperti nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan, serta petambak garam, dengan biaya ditanggung penuh oleh Pemerintah.

Para lulusannya tidak hanya memperoleh ijazah, tetapi juga sertifikat keahlian yang telah diakui oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri, sesuai bidangnya masing-masing. Mereka dicetak bukan hanya menjadi tenaga kerja profesional, tetapi juga lebih diarahkan sebagai wirausaha di sektor kelautan dan perikanan.

Direktur Politeknik KP Sidoarjo I Gusti Putu Gde Rumayasa menjelaskan salah satu alasan politeknik tersebut menjadi BLU karena adanya fleksibilitas dalam mengelola dan mengembangkan keuangan, SDM, kualitas layanan, dan kerja sama. Pihaknya telah menetapkan strategi bisnis serta rencana pengembangan institusi (baik layanan akademik maupuan non akademik) dan sarana dan prasarana hingga beberapa tahun mendatang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BPPP Tegal

BPPP Tegal merupakan salah satu satuan kerja pelatihan dan penyuluhan lingkup BRSDM. Menurut Kepala BPPP Tegal Muchlisin terdapat tiga jenis layanan yang diberikan. Pertama, usaha inti, terdiri dari enam bidang pelatihan, 60 program pelatihan, dan lima jenis sertifikasi. Kedua, usaha produksi, terdiri dari produksi workshop permesinan, workshop budidaya, workshop penangkapan, dan workshop pengolahan. Ketiga, usaha sampingan, terdiri dari asrama, kelas, aula, katering, kafe, mall Ikan, kolam renang, kursus renang, sewa lahan, dan wisata bahari di Pulau Cemara.

"Dengan ditetapkan sebagai satker BLU yang memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya bidang peningkatan kompetensi SDM kelautan dan perikanan, dengan cara optimalisasi pemanfaatan aset balai, mengembangkan berbagai program Diklat baru yang dibutuhkan masyarakat, dan memanfaatkan sumber pembiayaan lain untuk mengurangi beban APBN," ujar Muchlisin.