Sufrin Hanan memaparkan mengenai Penyiapan Infrastruktur dalam mendukung implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Menurut Sufrin dalam implementasi UU no. 33 tahun 2014 perlu disiapkan prasarana yang mendukung. Dalam hal ini infrastruktur dalam proses JPH adalah BPJPH, MUI, LPH (Lembaga Pemeriksa Halal), Auditor halal, PP mengenai pelaksanaan UU JPH, PP mengenai tarif sertifikasi Halal, dan Komite Akreditasi Nasional (KAN). Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dan saling support dalan menjamin produk halal dari berbagai pihak.

Sementara pada sesi kedua, Slamet Ibrahim Surantaatmadja Guru Besar Farmasi ITB memaparkan mengenai peluang sertifikasi halal untuk farmasi di Indonesia.  Abdul Rohman, Guru besar UGM menjelaskan mengenai perkembangan metode uji halal.  Sementara Tun Tedja Irawadi Guru besar IPB (Institut Pertanian Bogor ) menjelaskan mengenai pangan dan sistem jaminan halal.

Bachder mengungkapkan, bahwa Sucofindo akan memperluas ruang lingkup jasa sertifikasinya, untuk terus mendukung upaya meningkatkan daya saing produk Indonesia dalam  memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat, termasuk mendukung pelaksanaan Jaminan Produk Halal di Indonesia.