Mendag mengungkapkan, kerja sama antara Kemendag dan Polri telah sejak lama dilakukan. Terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum terkait kegiatan perdagangan, perlindungan konsumen, dan metrologi legal. Hal ini diwujudkan dalam bentuk bantuan personel kepolisian dalam kegiatan pengawasan dan penegakan hukum, pertukaran data dan informasi, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) petugas pengawas dan PPNS di Kemendag. Di lain pihak, Kemendag juga memberian bantuan berupa keterangan ahli kepada penyidik Polri terkait dengan proses penegakan hukum yang berkenaan dengan perdagangan.

Sebelumnya, lanjut Mendag, Kemendag memberikan apresiasi kepada Polri, khususnya satuan tugas (Satgas) pangan pada Selasa (25/8). Piagam apreasiasi diserahkan Mendag dan diterima Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Hasil nyata dari kerja sama dengan Polri melalui Satgas Pangan terlihat dari stabilitas harga dan ketersediaan stok barang pokok, khususnya pada hari besar keagamaan nasional, seperti pada bulan puasa dan Idul Fitri,” terang Mendag.

Mendag juga mengungkapkan, Satgas Pangan merupakan bentuk sinergitas antara Kemendag dan Polri, khususnya pelaksanaan operasi pasar dan pengawasan kegiatan perdagangan. Kegiatan ini dikoordinasikan Kemendag melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

Untuk memperkuat sinergitas, Kemendag juga telah melaksanakan penandatangan perjanjian kerja sama (MoU) dengan Polri pada 2017, TNI pada 2018, Badan Intelijen Negara (BIN) pada 2018, Kejaksaan Agung pada 2017, serta perjanjian kerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.

“Ke depan, kerja sama antara Kementerian Perdagangan dengan Polri, TNI, dan aparat penegak hukum lainnya diharapkan dapat menjadi lebih erat lagi. Mengingat, sektor perdagangan merupakan sektor yang vital dalam ekonomi dan membawa pengaruh besar di bidang keamanan, ketertiban, dan sosial,” tutup Mendag.