Komoditas tersebut diekspor ke sejumlah negara dengan mayoritas dikirim ke Tiongkok sebanyak 178.028 kg atau senilai Rp11,592 miliar. Kemudian Jepang sebanyak 128.406 kg senilai Rp21,409 miliar.

Disusul Inggris Raya sebanyak 37.063 kg senilai Rp6,636 miliar, Hongkong 21.514 kg senilai Rp1,882 miliar.

"Melengkapi top 5 negara tujuan ekspor selama Juli 2021 ialah Amerika Serikat sebanyak 14.945 kg senilai Rp3,213 miliar," sambungnya.

Eko berharap, ekspor komoditas perikanan dari Balikpapan semakin meningkat. Dengan begitu, dia optimistis sektor kelautan dan perikanan bisa menjadi jawaban ditengah keterpurukan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

"Kita yakin akan banyak multiplier effect dari ekspor perikanan dan ini semakin meyakinkan kita bahwa sektor ini bisa menjadi pengungkit ekonomi di masa pandemi," tutupnya.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Pemasaran Ditjen PDSPKP, Machmud menjelaskan bahwa secara nasional tercatat Amerika Serikat dan Tiongkok merupakan negara tujuan utama ekspor produk perikanan Indonesia. “Tidak adanya hambatan perdagangan dari sisi tarif (tarif telah 0%) ke negara tujuan ekspor melalui skema perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China dan ASEAN-Hongkong, turut mendukung peningkatan ekspor produk perikanan ini,” ujar Machmud.

Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa upaya pemenuhan regulasi ke Amerika Serikat terus dilakukan, terutama terkait traceability dan pemenuhan persyaratan Marine Mammal Protect Act (MMPA) untuk perlindungan mamalia laut.

Diakui Machmud bahwa di masa pandemi Covid-19 ini terdapat kejadian penolakan ekspor produk perikanan Indonesia, seperti Tiongkok. Namun demikian, KKP telah sigap merespon secara cepat dengan melakukan berbagai bentuk intervensi dan koordinasi antar unit teknis lingkup KKP dan antar kementerian (Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri), termasuk jajaran KBRI Beijing termasuk Atase Perdagangan, serta stakeholder dan asosiasi.

Sebagai informasi, terhadap hambatan ekspor tersebut, KKP berkoordinasi intensif dengan KBRI Beijing untuk mendapatkan diantaranya justifikasi ilmiah (scientific evidence) persyaratan yang diterapkan Tiongkok. KKP mengusulkan pula adanya sharing informasi antara tenaga ahli Indonesia dan Tiongkok agar terjadi kesamaan persepsi tentang penyebab kejadian hambatan ekspor.