Kementerian Perindustrian turut aktif meningkatkan investasi masuk ke Indonesia, khususnya di sektor industri manufaktur. Langkah strategis yang telah dijalankan guna menggaet investor tersebut, antara lain adalah mempromosikan kawasan industri prioritas di Indonesia, termasuk yang berada di luar Jawa.

“Salah satunya yang sedang diakselerasi pemerintah, yaitu Kawasan Industri Petrokimia di Teluk Bintuni, Papua Barat. Kawasan ini tercatat sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dan kami usulkan menjadi prioritas melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024,” kata Direktur Industri Kimia Hulu, Kemenperin, Fridy Juwono di Jakarta, Kamis (20/2).

Fridy menjelaskan, pembangunan Kawasan Industri Petrokimia di Teluk Bintuni merupakan wujud nyata keseriusan pemerintah untuk mengembangkan ekonomi inklusif hingga ke kawasan timur Indonesia, khususnya Papua Barat, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. “Hal ini sekaligus menciptakan Indonesia sentris dalam upaya pemerataan pembangunan dan kesejahteran,” ujarnya.

Kawasan Industri di Teluk Bintuni dinilai memiliki potensi sumber daya alam yang mampu mendukung pengembangan industri petrokimia. Misalnya untuk industri methanol dan turunannya serta industri amoniak dan turunannya, yang merupakan sektor-sektor strategis untuk lebih memperkuat struktur dan rantai pasok manufaktur di dalam negeri.

Oleh karena itu, beberapa waktu lalu, Fridy beserta Staf Khusus Menteri Perindustrian, Amir Sambodo dan Inspektur IV Kemenperin Achmad Rodjih Almansoer melaksanakan site-visit bersama para calon investor yang telah menyatakan minatnya berinvestasi pada proyek Kawasan Industri Petrokimia di Teluk Bintuni. “Para calon investor potensial itu di antaranya Kaltim Methanol Industri, Pertamina Power, Wijaya Karya, Karya Mineral Jaya, Samsung C&T, dan Pelindo IV,” sebutnya.

Fridy mengemukakan, rombongan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Teluk Bintuni, Matret Kokop dan Kepala Bappeda Teluk Bintuni, Alimudin Baedu. Bahkan, rombongan juga meninjau langsung ke Desa Onar, yang menjadi lokasi pembangunan Kawasan Industri Petrokimia di Teluk Bintuni.

“Menurut Kepala Bappeda, saat ini Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni sedang menyelesaikan kewajiban pembayaran atas lahan 50 hektar kepada masyarakat adat, dan diharapkan dapat tuntas pada tahun ini,” ungkapnya.

Dalam kunjungan ke Desa Onar, rombongan juga diterima oleh Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA), Kepala Kampung Onar Baru dan Onar Lama, serta Ketua Marga Agofa. Menariknya, rombongan disambut meriah dengan prosesi ketuk pintu di Dermaga Kampong Onar.

“Prosesi itu menandakan sambutan yang baik dari masyarakat Desa Onar atas rencana pembangunan Kawasan Industri Petrokimia di Teluk Bintuni, dan atas investasi yang akan ditanamkan di daerahnya,” papar Fridy.

Menurutnya, salah satu potensi pembangunan Kawasan Industri Petrokimia di Teluk Bintuni, yakni BP Tangguh telah menyatakan siap mendukung dan menyalurkan gas bumi sebesar 90 MMSCFD kepada pabrik methanol dengan kapasitas 900 KTA (Kilo Ton per Annum) yang akan on-stream pada tahun 2022.