Jakarta, 17 Desember 2018 – Guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan perdagangan luar negeri di Bintan, Kepulauan Riau, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution didampingi sejumlah pejabat Kementerian dan Lembaga termasuk Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, meresmikan pengoperasian kawasan ekonomi khusus (KEK) Galang Batang pada 8 Desember 2018. Menggarisbawahi pernyataan Menko Darmin, Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Olvy Andrianita mengatakan bahwa pembangunan wilayah Galang Batang diprediksi akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan penguatan ekspor Bintan.

“Letak geografis Galang Batang sangat strategis sehingga pembangunan kawasan tersebut diharapkan dapat semakin mendorong pertumbuhan ekonomi dan perdagangan, khususnya Bintan yang saat ini telah di atas 5%. Peresmian KEK Galang Batang ini merupakan langkah awal pengembangan pembangunan kawasan tersebut, sehingga sampai saat ini terdapat 5 KEK yang sudah diresmikan Pemerintah Indonesia,” ujar Olvy.  

Kabupaten Bintan memiliki pendapatan asli daerah (PAD) mencapai 50% dari target dan didominasi sektor pariwisata dan industri, menjadi daya tarik tersendiri bagi KEK Galang Batang. Selain itu, pada 2018 jumlah penanaman modal asing di Galang Batang tercatat sebanyak 287, sementara penanaman modal dalam negeri berjumlah 77 investasi. Luas KEK Galang Batang yang sebesar 2.300 hektare, dengan total nilai investasi mencapai lebih kurang Rp 36 triliun, juga diharapkan semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan Bintan yang saat ini difokuskan pada sektor industri dan penyerapan tenaga kerja lokal.

“Industri hulu dalam negeri sampai saat ini masih perlu terus diperkuat. Guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutkan, industri dalam negeri diarahkan untuk dapat menghasilkan bahan baku dan setengah jadi. Keberadaan KEK Galang Batang diharapkan dapat mendukung industri pengolah bahan mentah hasil perkebunan dan pertambangan seperti halnya KEK Sei Mangkei,” jelas Olvy.

Adapun Pemerintah Daerah juga berkomitmen terus mendorong iklim investasi melalui regulasi dan pemberian berbagai kemudahan berinvestasi, serta berkoordinasi dengan pengelola kawasan untuk merelokasi kawasan pemukiman dan menyediakan fasilitas umum yang saat ini masih berada di KEK Galang Batang.

Selain meresmikan KEK  Galang Batang, Menko Darmin juga melakukan peletakan batu pertama Refinery dan PLTU PT Bintan Alumina Indonesia, serta mengunjungi Kantor Administrator KEK Galang Batang. 

Menko Darmin mengharapkan PT Bintan Alumina Indonesia dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam mendidik dan mengembangkan tenaga kerja untuk optimalisasi KEK, antara lain dengan mempersiapkan sekolah menengah kejuruan (SMK) vokasi yang menopang industri alumina.

PT Batam Alumina Indonesia juga diharapkan tidak hanya berfokus pada ekspor hasil industri bahan mentah, tetapi juga mengembangkan industri bernilai tambah untuk memproduksi lembaran aluminium yang selama ini diimpor dari negara lain.

Menko juga berpesan agar pengelola KEK secara khusus mendorong terciptanya tenaga kerja lokal yang profesional. Hal ini agar KEK dapat berdaya saing dan sejalan dengan program Presiden RI tahun 2019 yang berfokus pada pembangunan sumber daya manusia,” lanjut Olvy. 

Peresmian KEK Galang Batang juga dihadiri Pejabat Pemerintah Pusat dan Daerah, yaitu Gubenur Kepulauan Riau, Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Seketaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bupati dan Walikota di Lingkungan Kepulauan Riau, BP Batam dan BP Karimun, Sekretaris Dewan Nasional KEK perwakilan DPRD Kepulauan Riau. Hadir pula PT Bintan Alumina Indonesia selaku Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK Galang Batang, Kepala Administrator KEK Galang Batang, dan pelaku bisnis di area Batam Bintan dan Karimu, termasuk beberapa calon investor KEK Galang Batang.

Olvy melanjutkan, Menko Darmin juga menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya membangun konektivitas nasional dengan cara membangun Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional lebih banyak di luar Jawa.

“Konektivitas merupakan modal membangun transformasi ekonomi bangsa ke arah yang lebih baik. KEK dibangun dan dikembangkan untuk memfasilitasi dan mendukung kemudahan pembangunan industri yang tidak hanya sebatas untuk merakit barang, tetapi menjadikan industri Indonesia  bagian dari rantai pasok global,” ujar Olvy.

Sampai dengan November 2018, telah ditetapkan 12 KEK dari ujung kawasan barat Indonesia,  yaitu KEK Arun Lhokseumawe, hingga kawasan timur, yaitu KEK Sorong; yang terdiri dari 8 KEK bertema industri dan 4 KEK bertema pariwisata. KEK Galang Batang menjadi KEK ke-5 yang diresmikan setelah 4 KEK yang telah diresmikan lebih dulu, yaitu KEK Sei Mangkei, KEK Tanjung Lesung, KEK Mandalika, dan KEK Palu. Tiga KEK lainnya yang akan segera menyusul diresmikan yaitu  KEK Arun Lhokseumawe yang ditargetkan pada akhir Desember 2018, serta KEK  Bitung dan Morotai yang ditargetkan pada awal 2019. Sementara, 4 KEK lainnya yaitu KEK Tanjung Api-Api, KEK Malot Batuta Trans Kalimantan, KEK Tanjung Kelayang, dan KEK Sorong selambat-lambatnya ditargetkan beroperasi pada pertengahan 2019.

Olvy menambahkan, fasilitas perizinan baik di KEK maupun dunia bisnis lainnya dapat menggunakan Online Single Submission dan Inatrade. “Semua ini merupakan upaya pemerintah untuk mendorong kemudahan berusaha di Indonesia,” pungkas Olvy.