Sydney, 11 Februari 2020 – Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia atau IndonesiaAustralia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) telah diratifikasi oleh DPR RI, 6 Februari lalu.

“Indonesia berharap, dengan telah diratifikasinya IA-CEPA ini, maka dalam 5 tahun ke depan, kedua negara sudah mempunyai peta jalan yang jelas (plan of action). Dengan demikian, diharapkan hubungan bilateral Indonesia-Australia akan semakin kuat dan saling menguntungkan,” demikian disampaikan Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Iman Pambagyo mewakili Menteri Perdagangan RI pada acara Forum Bisnis Indonesia-Australia yang digelar di Hotel Shangri La, Sydney, Australia, Selasa (11/2).

Untuk mengoptimalkan IA-CEPA tersebut, Kementerian Perdagangan membawa sejumlah pelaku bisnis Indonesia ke Australia. Para pelaku bisnis tersebut bergerak di bidang kayu, furnitur, dekorasi rumah, kerajinan, makanan dan minuman, kopi, pupuk, dan niaga elektronik (e-commerce). Dirjen PPI berharap, pebisnis Australia dapat melakukan diskusi yang bermanfaat dengan mitra mereka yang ikut serta dalam forum tersebut.

Untuk meningkatkan pemanfaatan IA-CEPA, para pebisnis diharapkan lebih mempersiapkan diri lebih baik dan memperkuat kerja sama dalam mengembangkan pasar, serta mendorong satu sama lain untuk melakukan hubungan bisnis.

“Untuk mengoptimalkan hasil perjanjian IA-CEPA tersebut, Kemendag membawa delegasi bisnis Indonesia ke Australia yang mewakili berbagai sektor untuk berpatisipasi dalam meningkatkan perdagangan kedua negara,” tegas Iman.

Saat ini, Indonesia melakukan kerja sama dengan Australia di berbagai bidang, di antaranya telekomunikasi, rumah sakit, pertambangan, asuransi, konstruksi, pendidikan tinggi, serta pelatihan kejuruan teknis. Indonesia juga memberikan tarif khusus untuk beberapa produk pertanian, termasuk biji-bijian pakan, dan untuk gulungan baja canai panas/dingin.

Dalam mengatasi hambatan perdagangan, Dirjen PPI menjelaskan bahwa terdapat beberapa strategi yang dilakukan pemerintah dalam upaya memperluas perdagangan yaitu dengan meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta melanjutkan reformasi dalam perdagangan dan investasi agar lebih terintegrasi ke dalam ekonomi dunia.

Presiden RI Joko Widodo telah menetapkan 5 prioritas pembangunan, yaitu sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan peraturan, efisiensi birokrasi, dan transformasi ekonomi. Pada transformasi ekonomi, Kemendag telah menetapkan 4 kebijakan, yaitu meningkatkan partisipasi dalam Rantai Nilai Global (GVC); menyederhanakan prosedur perdagangan untuk mengurangi biaya dan waktu; meningkatkan efisiensi logistik; dan memperluas pasar.

Indonesia menyadari Indonesia tidak dapat memainkan perannya sendiri dalam perdagangan, namun membutuhkan mitra untuk tumbuh bersama, termasuk Australia. Di dunia yang semakin mengglobal ini, setiap negara membutuhkan negara lain sebagai partner untuk membangun dan memperluas bisnisnya.

Untuk itu, Dirjen PPI tak lupa mengundang para pebisnis Australia untuk datang ke Trade Expo Indonesia yang akan diadakan pada 30 September hingga 4 Oktober 2020 mendatang. Tahun 2019 lalu, terdapat 133 delegasi bisnis Australia yang datang ke acara tersebut dengan transaksi yang dihasilkan selama pameran mencapai USD 25,79 juta. Produk yang diminati dari Indonesia, antara lain produk pertanian, makanan olahan, rempahrempah, produk plastik, furnitur, herbal, dan barang konsumsi.