Ia memaparkan keseimbangan ekonomi sumber daya kelautan di Bali meliputi pemanfaatan sumber daya kelautan yang terdiri dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta pengusahaan sumber daya kelautan yang terdiri dari industri kelautan, wisata bahari, perhubungan laut dan bangunan laut.

Berdasarkan data dari Pemprov Bali, potensi ekonomi kelautan Bali meliputi perikanan tangkap, akuakultur, unit pengolahan ikan, produk ornamental, industri bioteknologi kelautan. Lalu ada wisata pesisir, bahari dan pulau-pulau kecil.

"Sementara untuk perhubungan laut, kita dapat memanfaatkan angkutan wisata antarpulau dan antarprovinsi, untuk sumber daya kelautan non konvensional, yaitu pengoptimalan Energi Baru Terbarukan (EBT), industri air laut dalam serta industri garam," terang Sudiarta.

Ia pun menyampaikan bahwa tujuan dari kebijakan ekonomi kelautan ini adalah menjadikan kelautan sebagai basis pembangunan ekonomi di Bali. Lebih lanjut ia pun memaparkan konsep makro pengembangan ekonomi sumber daya kelautan Bali kepada Menteri Trenggono, yaitu berlandaskan pada nilai kearifan lokal Bali yaitu "Serga Kerthi", yang memiliki arti bahwa laut sebagai sumber alam yang harus dilestarikan dan dijaga nilai kesucian dan keasriannya.

Selain itu, pengembangan ekonomi kelautan harus dilakukan dengan pendekatan ekonomi biru (blue economy), yaitu pengelolaan sumber daya kelautan berkelanjutan dan konservasi dalam rangka pertumbuhan ekonomi dengan mengedepankan prinsip partisipasi masyarakat, efisiensi sumber daya, bernilai tambah ganda, dapat melibatkan tenaga kerja yang banyak, serta mewujudkan limbah minimal (zero waste).

Gubernur Wayan Koster berharap cita-cita untuk mewujudkan pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru ini pada akhirnya dapat mewujudkan visi Provinsi Bali yang dikenal "Nangun Sat Kerthi Loka Bali".

"Nangun Sat Kerthi Loka Bali berarti tetap menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, mewujudkan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, serta Sakala-Niskala menuju kehidupan krama dan Gumi Bali sesuai dengan prinsip Tri Sakti Bung Karno yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945," terang Gubernur Wayan Koster.

Dalam kunjungan kerja di Bali, Menteri Trenggono didampingi sejumlah pejabat Eselon I KKP diantaranya Plt Dirjen Perikanan Tangkap, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, Dirjen Perikanan Budidaya, Dirjen Pengelolaan Daya Saing, Kepala BKIPM, serta Kepala BRSDM. Hal itu diharapkan seluruh pejabat Eselon I mengetahui dengan detail hal-hal apa yang terjadi dan dialami oleh jajaran pemerintahan di daerah, sehingga diharapkan Pemprov Bali bisa langsung berkoordinasi agar mendapat langkah tepat untuk setiap rencana program yang telah disampaikan.