Kesehatan laut membutuhkan upaya bersama kementerian dan lembaga terkait lingkungan hidup beserta Pemda dan kelompok masyarakat. Distribusi pemanfaatan kekayaan laut yang adil untuk seluruh masyarakat Indonesia (Ocean Equity) membutuhkan peran aktif dunia usaha. Sementara itu penyadaran akan kecintaan terhadap laut (Ocean Knowledge) sangat membutuhkan kerja sama dan partisipasi dunia pendidikan dan kelompok masyarakat,” ujarnya.

Dalam upaya sinkronisasi kelima fokus dari HLP SOE dan tiga program terobosan KKP, lanjut Sjarief, terdapat beberapa tantangan utama, di antaranya 1) perlunya dukungan internasional dalam menjadikan aktivitas perdagangan plasma nutfah, salah satunya Benih Bening Lobster (BBL) dikategorikan sebagai tindakan IUU Fishing ; 2) penetapan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 714 Laut Banda sebagai lokasi bebas tangkapan (no take zone) atau green environment; serta 3) perlu kesetaraan dalam menentukan tarif masuk produk perikanan ke negara-negara lain, agar pasokan pangan terutama yang dari laut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sjarief berharap, seminar ini dapat menjadi wadah diskusi antar kementerian/ lembaga, masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi tantangan serta melihat peluang untuk bersama-sama merumuskan solusi praktis dalam pencapaian tujuan HLP SOE ini di Indonesia.

“Perkenankan saya mengingatkan kita semua tiga prinsip pengelolaan laut yaitu laut untuk manusia, laut untuk ekonomi dan laut untuk alam. Pengelolaan laut harus memberikan kesejahteraan sosial ekonomi bagi masyarakat dengan tetap menjaga keberlanjutan sumber daya untuk kita dan masa depan anak cucu kita,” pungkasnya.