Selanjutnya, Mendag menjelaskan hingga saat ini terdapat sejumlah peraturan Indonesia yang dipermasalahkan oleh mitra dagang di WTO. Bahkan beberapa di antaranya berujung dibawanya Indonesia ke forum DSB (Dispute Settlement Body) WTO. “Sejak 1995 hingga saat ini terdapat 63 perselisihan WTO yang melibatkan Indonesia, 11 kasus sebagai Penggugat, 14 kasus sebagai Tergugat, dan 38 kasus sebagai Pihak Ketiga,” terang Mendag.

Oleh karena itu, Indonesia berupaya untuk mempersiapkan kebijakan NTMs yang dapat memenuhi kepentingan domestik tetapi juga selaras dengan aturan perdagangan internasional yang berlaku. Memberlakukan NTMs yang “baik” diperlukan agar Indonesia dapat meminimalkan kerugian perdagangan di masa yang akan datang dengan mengurangi biaya pembentukan NTMs yang tidak efektif, mengurangi cost bagi sektor swasta, menghindari tindakan retaliasi oleh negara-negara lain dalam forum perdagangan internasional, serta dapat meningkatkan kredibilitas Indonesia di perdagangan internasional.

“Mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah, maka dipandang perlu untuk segera dibentuk Tim Nasional di bidang Non-Tariff Measures (NTMs) dan Good Regulatory Practices (GRPs), yang dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Sekretariat Kabinet untuk meninjau kembali berbagai peraturan yang berpotensi dan atau sedang disengketakan dalam WTO,” pungkas Mendag.

Selain diskusi, juga diselenggarakan pelatihan bagi para regulator setingkat Eselon 3 dan 4 dari masing-masing K/L di atas pada tanggal 13-14 September 2019. Pelatihan ini terselenggara atas kerja sama Kemendag dengan ERIA dan UNCTAD. Selama dua hari, para peserta pelatihan mendapatkan materi mengenai NTMs dan GRPs termasuk implementasi pada proses perundingan perdagangan internasional .