“Untuk menjaga inflasi bahan makanan pada tingkat yang stabil, beberapa komoditas bapok yang perlu diantisipasi pasokannya antara lain daging ayam, bawang merah, telur ayam ras, dan gula. Kami mengimbau Pemerintah Daerah memantau dan melaporkan keamanan dan kelancaran distribusi bapok dan jumlah stok bapok yang dimiliki pedagang di pasar pantauan,” terang Tjahya.

Tjahya melanjutkan, hal itu perlu dilakukan guna mengetahui perkiraan kebutuhan stok bapok harian di pasar-pasar tersebut dan segera melaporkan jika ada gejolak harga ataupun hambatan distribusi.

Rakorda ini merupakan salah satu implementasi amanat Rapat Koordinasi Nasional bapok di Jawa Timur pada 4 Oktober 2019. Pada kesempatan tersebut, Menteri Perdagangan telah memberikan arahan untuk segera melakukan langkah antisipasi menjelang Natal 2019 Tahun Baru 2020, mewaspadai tantangan terkait kondisi kekeringan ekstrem, dan menjaga kelancaran pasokan ke masyarakat dan keterjangkauan harga di pasar.

Rangkaian pantauan kepasar rakyat dan Rakorda ini dijadwalkan berlangsung di 15 daerah pantauan pada minggu ke-2 November hingga minggu ke-2 Desember 2019. Daerah pantauan utama yaitu Sumatra Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Papua Barat sebagai daerah yang mayoritas masyarakatnya merayakan Natal. Sementara itu, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Bali diprediksi berpotensi memberikan andil inflasi cukup tinggi.

Selanjutnya, Tim Penetrasi Pasar akan terjun ke 82 kabupaten/kota pantauan untuk mengawal pasokan bapok pada 16—20 Desember 2019. Pada kegiatan itu, Tim Penetrasi Pasar akan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Satgas Pangan Daerah.

“Kami ingin agar masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan tenang tanpa mengkhawatirkan gejolak harga bapok di pasar,” pungkas Tjahya.