Nusa Dua, 29 Maret 2018 – General Review Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) yang telah digulirkan sejak tahun 2015 ditargetkan selesai akhir tahun 2018. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan Komite Bersama IJEPA ke-7 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali pada 28—30 Maret 2018. Delegasi Indonesia dipimpin Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo, sementara Delegasi Jepang dipimpin Deputi Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Jepang Keiya Iida. 

“Tahun 2018 merupakan tahun penting dan kesempatan emas bagi Indonesia dan Jepang, dalam rangka merayakan 60 tahun hubungan kedua negara. Untuk itu, kedua delegasi mendapatkan momentum positif dan berkomitmen menyelesaikan proses General Review IJEPA tahun ini. Penyelesaian ini akan menjadi salah satu capaian bidang ekonomi bagi kedua negara,” ujar Iman.  

Iman menyatakan, dalam pembahasan General Review ini dilakukan evaluasi pelaksanaan perjanjian yang telah berlangsung sejak implementasi IJEPA tahun 2008. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, kedua negara akan menyusun Joint Report yang mencakup rekomendasi perjanjian agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman saat ini.

Selain itu, kedua delegasi juga membahas upaya perbaikan di beberapa sektor, baik dalam hal akses pasar, rules (pengaturan), dan kerja sama. “Tentu saja semua dilakukan berdasarkan prinsip kerja sama dan saling menguntungkan,” tandasnya.

Delegasi Indonesia memandang bahwa General Review merupakan kesempatan untuk membawa hubungan ekonomi kedua negara ke tingkat yang lebih tinggi. Jepang dan Indonesia selama ini memiliki hubungan yang erat di berbagai bidang dan IJEPA semakin menguatkan kemitraan kedua negara. Untuk itu, Delegasi Indonesia senantiasa menekankan agar review ini saling menguntungkan kedua negara.

Pada pertemuan Komite Bersama di Bali, seluruh sub komite mengadakan pembahasan menuju target penyelesaian. Terdapat enam sub komite yang mengadakan pembahasan intensif selama ini, yaitu: perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, ketentuan asal barang, tenaga kerja, dan kerja sama ekonomi (Economic Cooperation).

“Indonesia berminat memperkuat kerja sama lebih luas, di antaranya di bidang industri manufaktur, SDM tenaga kesehatan, dan rantai suplai, serta pengolahan pangan sektor produk pertanian dan perikanan,” tegas Iman.

Dalam hal akses pasar, kedua negara saat ini tengah menegosiasikan lebih lanjut penurunan tarif yang belum termasuk dalam cakupan IJEPA sebelumnya. “Untuk Indonesia, terdapat produk potensial di sektor perikanan dan pertanian yang belum mendapat penurunan tarif secara maksimal. Produk inilah yang tengah diperjuangkan Delegasi di bawah sub komite perdagangan barang,” imbuh Direktur Perundingan Bilateral selaku lead sub komite perdagangan barang, Made Marthini.

Sekilas General Review IJEPA

IJEPA ditandatangani di Jakarta pada 20 Agustus 2007 dan berlaku efektif pada 1 Juli 2008. Berdasarkan amanat pasal 151 Perjanjian IJEPA, Indonesia dan Jepang dapat melakukan General Review penerapan dan operasionalisasi perjanjian pada tahun ke-5 sejak diimplementasikan.