Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Pengurus Yayasan WWF Indonesia, Alexander Rusli, menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki strategi yang sangat tepat untuk konservasi mega fauna laut yang tidak mengenal yurisdiksi dan batasan keilmuan. Kolaborasi internasional seperti tercermin dalam seminar ini adalah satu upaya KKP yang sangat didukung oleh WWF Indonesia.

“WWF Indonesia bersama berbagai mitra mendukung upaya konservasi mamalia laut ini melalui kegiatan monitoring dan penanganan satwa laut terdampar serta upaya pengurangan polusi sampah plastik di laut. Kami menghargai KKP yang membuka diri untuk bekerjasama di tingkat nasional dengan kami dan berbagai organisasi yang ada,” papar Alex.

Sebagai wujud kolaborasi antara pemerintah dengan pemangku kepentingan terkait dalam melakukan pengelolaan dan konservasi sumber daya hayati kelautan di wilayah perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Ditjen PRL dengan Yayasan WFF Indonesia.

Penandatanganan PKS dilakukan secara langsung oleh Sekretaris Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, Hendra Yusran Siry dengan Ketua Badan Pengurus Yayasan WWF Indonesia, Alexander S. Rusli.

Salah satu pembicara, Benjamin Kahn Direktur Apex Environmental, mengungkapkan sebagai negara yang kaya dengan keanekaragaman hayati, Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam mengelola mamalia laut, seperti menetapkan beberapa kawasan konservasi.

Namun, tidak dipungkiri bahwa mamalia laut mendapat berbagai ancaman terutama dari sisi antropogenik antara lain pemanasan global, alat tangkap ikan, sampah laut (marine debris) dan kebisingan laut (ocean noise).

“Mamalia laut merupakan hewan yang sangat baik dalam hal pendengaran di dalam air. Ocean noise merupakan salah satu hal yang dapat mengganggu mereka. Beberapa hal yang menjadi sumber ocean noise antara lain pelayaran.

Sebagai negara kepulauan, jumlah pelayaran per hari di Indonesia cukup tinggi. Jalur pelayaran kapal seringkali bersinggungan dengan koridor mamalia laut. Kegiatan survei seismik juga menyumbang kebisingan laut. Sumber kebisingan laut lainnya adalah pelatihan militer yang menggunakan senjata dengan suara yang besar,” jelas Benjamin.

Benjamin menambahkan, faktor antropogenik selanjutnya yakni adanya sampah laut. Indonesia diklaim sebagai negara dengan sampah laut terbesar ke-3 di dunia. Sampah plastik sangat mengancam mamalia laut karena perut mamalia laut dapat mengakumulasi sampah tersebut. Tidak hanya mamalia laut, sampah plastik juga mengancam penyu dan hewan laut lainnya.

Untuk penanganan mamalia laut terdampar, sejak tahun 2012 KKP telah mengeluarkan Pedoman Penanganan Mamalia Laut Terdampar dan melaksanakan sejumlah sosialisasi dan pelatihan penanganannya, sekaligus membentuk jejaring penanganan mamalia laut terdampar bersama para mitra.

Sesuai dengan arahan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dalam Kepmen KP Nomor 16 Tahun 2021 tentang RAN Konservasi Hiu Paus Periode 2021-2025, KKP telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk implementasi RAN konservasi mamalia laut, termasuk penanganan mamalia laut terdampar, berdasarkan Kepmen KP Nomor 14 Tahun 2020.

Selain Benjami Kahn, narasumber lain yang hadir antara lain Director of Field Operation Marine Mammal Center USA, Kathi George; Research Scientist and Team Leader with CSIRO’s Oceans and Atmosphere, Tasmania, Denise Hardesty; Lecture of Centre for Marine Science and Technology, Curtin University, Robert McCauley dan Direktur Program Kelautan Yayasan WWF Indonesia, Imam Mustofa.