JAKARTA (30/6) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) menyusun neraca sumber daya alam (SDA) di Kawasan Konservasi Nasional (KKN), salah satunya di Taman Wisata Perairan (TWP) Gili Matra (Meno, Air, Trawangan), Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui nilai total ekonomi SDA di kawasan konservasi berdasarkan kesesuaian dan daya dukung kawasan. Tak hanya itu, penyusunan neraca SDA juga dimaksudkan untuk mengetahui status perubahan SDA dari waktu ke waktu serta hubungannya dengan kegiatan pembangunan di sekitar kawasan konservasi.

Guna mendapatkan data awal, KKP bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan survei lapangan ke Taman Wisata Perairan (TWP) Gili Matra, pada Rabu (16/6/2021) lalu untuk melakukan cek lapangan terhadap hasil interpretasi/delineasi objek mangrove, terumbu karang dan lamun.

Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Hendra Yusran Siry menjelaskan survei lapangan juga dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah informasi terkait dengan perubahan sumber daya pesisir dan laut pada rentang waktu aktiva-pasiva.

“Informasi pada neraca bisa jadi bahan formulasi PNBP dari kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi. Penilaian juga penting sebagai dasar penghitungan kerugian ketika ada kecelakaan atau kapal kandas yang menghantam terumbu karang,” ujar Hendra di Jakarta.

Hendra menerangkan, KKP bersama dengan Pemerintah Daerah telah membentuk 201 Kawasan Konservasi dengan total luasan sebesar 24,1 juta hektare dengan tujuan melindungi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya dan keanekaragaman hayati laut, pesisir dan pulau-pulau kecil agar dapat memberikan manfaat kepada ekonomi lokal dan nasional.

“Pemanfaatan kawasan konservasi untuk ekowisata dan kegiatan pemanfaatan ruang menetap di laut sangat mendukung untuk menghasilkan PNBP,” terangnya.

Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Sakti Wahyu Trenggono yang menargetkan peningkatan PNBP di tahun 2021 namun tetap memastikan dan memegang teguh prinsip keberlanjutan sehingga ekosistem laut tetap terjaga.

Di akhir RPJMN 2020-2024 Hendra berharap Indonesia sudah memiliki satu bentuk neraca sumber daya alam dan lingkungan laut untuk kawasan konservasi yang disepakati lintas Kementerian/Lembaga dengan metodologi yang baku, menjadi bagian dalam manajemen kawasan konservasi, sistem keuangan negara (government financial system) serta tercatat dalam statistik (SEEA/System of Environmental and Economic Accounting).

Senada, Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Andi Rusandi menjelaskan TWP Gili Matra merupakan kawasan konservasi yang berperan penting secara regional dan nasional.