Menurutnya, sebenarnya registrasi kartu SIM dilakukan sejak tahun 2005. "Maka sejak saat itu banyak terjadi perubahan kebiasaan  dalam mendaftar. Awalnya masih memberikan nama, alamat dan data yg sebenar-benarnya. Karena itu sistimnya dibuat semudah mungkin," papar Merza lagi.

Pada perkembangannya ada perubahan kebiasaan pengisian data yang banyak menggunakan data tidak benar. "Karena ada 360 juta nomor aktif.Pasti registrasinya tidak benar sebab telah jauh melebihi jumlah penduduk yang ada.Akhirnya data tadi tidak dapat divalidasi lagi," tukasnya lagi. Merza menambahkan karena itu harus ada sistim yg membuat ini jadi valid."Syukur ada e-ktp yang jadi database raksasa untukk validasi data tersebut," kata Merza.

Registrasi SIM Card Wujudkan Program Single Identity Number

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa kebijakan yang mewajibkan masyarakat pelanggan jasa telekomunikasi meregistrasi SIM card prabayar merupakan upaya Pemerintah untuk menata data kependudukan menuju Single Identity Number.

Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan apresiasinya kepada Kemkominfo yang menerapkan kebijakan ini.Pasalnya, kebijakan registrasi memberikan daya pengungkit yang tinggi untuk membangun kesadaran masyarakat mengurus dokumen kependudukan. "Jadi saya terima kasih banyak, ini meningkatkan kesadaran masyarakat, agar masyarakat peduli dengan dokumen kependudukannya," ujarnya

Terkait keamanan data kependudukan, Zudan menegaskan bahwa hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan karena operator seluler hanya diberikan akses untuk melihat Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK). "Kemendagri tidak memberikan data, tapi provider hanya mengakses, hanya melihat NIK dan Nomor KK-nya saja untuk proses validasi," tegasnya