Jakarta, 13 Desember 2021 – Kementerian Perdagangan mendorong praktik perdagangan global yang mengkedepankan prinsip berkeadilan dan berkelanjutan. Keberlanjutan (sustainability) menjadi salah satu kunci penting dalam perdagangan internasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Kerja Sama Pengembangan Ekspor Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag, Marolop Nainggolan dalam Fair Trade Talk yang digelar secara hibrida di Hotel Horison Yogyakarta, DIY pada Rabu lalu (8/12). Forum tersebut digelar dengan menggandeng Forum Fair Trade Indonesia (FFTI) dan mengusung tema “Fair Trade Practise in Global Market”.

“Fair trade atau perdagangan berkeadilan adalah bagian dari upaya memenangkan persaingan di dunia international. Isu kepatuhan sosial, isu kesetaraan gender, dan isu pengentasan kemiskinan menjadi penting untuk dipahami. Banyak produk Indonesia yang baik dan menarik tetapi tidak bisa menembus pasar internasional karena tidak memenuhi aspek keberlanjutan dalam proses produksi,” jelas Marolop.

Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DIY Intan Mestikaningrum menguraikan dalam sambutannya, perdagangan berkeadilan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan. “Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi harus memperhatikan aspek keberlanjutan, seperti yang DIY lakukan. Nilai ekspor DIY pada 2020 mengalami peningkatan sekitar 12 persen dengan komoditas utama yaitu pakaian jadi tekstil, mebel kayu, sarung tangan kulit, minyak asiri, dan aneka kerajinan,” jelas Intan.

Menawarkan kondisi perdagangan yang lebih baik, menurut Intan, dapat menjamin hak-hak dari produsen dan pekerja yang terpinggirkan melalui sistem pembayaran yang adil, kondisi tempat kerja yang layak, bantuan teknis, program sosial, kesetaraan, transparansi, saling mempercayai dan menjaga lingkungan. Efektivitas dari perdagangan berkeadilan di Indonesia mungkin belum bisa diukur, namun secara prinsip akan memberikan pengaruh yang besar terhadap perekonomian Indonesia.

Hadir sebagai narasumber yaitu Sekretaris Jenderal FFTI Netty Febriana, External Social Compliances Expertise Aris Darwanto, dan Global Reporting Initiative Country Program Manager for Indonesia Hendri Yulius Wijaya.

Netty menjelaskan dalam paparannya, perdagangan berkeadilan muncul sebagai reaksi terhadap sistem perdagangan bebas yang cenderung meminggirkan kelompok rentan. Perdagangan berkadilan menawarkan sebuah konsep perdagangan alternatif yang memberikan ruang bagi prinsip perlindungan hak azasi manusia, kesetaraan, keadilan, keterbukaan, sustainabilitas, toleransi, dan demokrasi. Konsep tersebut semakin lazim di pasar global.

“Oleh karena itu, untuk meningkatkan perhatian masyarakat terhadap perdagangan berkeadilan pada 2022, FFTI mengusung progam rencana kerja dengan memberikan edukasi dan promosi kepada pelaku usaha dan konsumen agar berpihak kepada produk yang berkelanjutan dan perdagangan berkeadilan. FFTI juga mengagendakan pameran untuk memperkenalkan produk perdagangan berkeadilan di Indonesia,” ungkap Netty.

Adapun Hendri memandang penting bagi pelaku usaha untuk memperhatikan aspek keberlanjutan di dalam penyusunan profil perusahaan dalam rangka meningkatkan strategi penjenamaan (branding). Sustainability company profile memuat informasi terkait kinerja ekonomi, lingkungan, sosial, dan tatakelola (governance). Profil ini dapat digunakan untuk strategi penjenamaan dan tujuan lain, seperti melempar ide (pitching) dan mendukung pengajuan kredit.

“Membangun identitas sebuah produk tidak hanya sekadar dari fungsinya, tetapi juga nilai positifnya. Dengan sustainability company profile, pelaku UMKM dapat membangun identitas dan nilai bisnis sambil bercerita kepada dunia,” ujar Hendri.

Sementara itu, Aris menyampaikan bagaimana menjalankan bisnis dengan memenuhi aspek sepuluh prinsip perdagangan berkeadilan. Setiap prinsip dari memiliki aspek yang harus dipenuhi setiap perusahaan dalam menjalankan bisnis berbasis perdagangan berkeadilan.

“Pada prinsip Pembayaran yang Adil, pelaku usaha dituntut untuk mampu menghitung upah tenaga kerja sesuai dengan UU yang berlaku. Hal itu akan lebih baik lagi jika memenuhi standar hidup layak (living wage). Prinsip upah yang sama dengan struktur dan standar yang sama untuk pekerjaan yang sama antara tenaga kerja perempuan dan laki laki juga bagian yang harus dipenuhi,” tegas Aris.

Fair Trade Talk dihadiri secara langsung 50 peserta dan 98 peserta secara daring yang terdiri atas pelaku usaha dan perwakilan kementerian/lembaga terkait. Acara tersebut merupakan penutup rangkaian Fair Trade Talk 2021. Kegiatan serupa pernah digelar sekali pada 29 Oktober 2021 lalu.