Sementara itu, Suhanto mengatakan pembangunan SDM merupakan salah satu kunci penataan tata laksana penyelengaraan kegiatan metrologi legal, khususnya dalam mewujudkan tertib ukur dalam kerangka perlindungan konsumen dan tertib niaga. Pembangunan SDM tersebut meliputi SDM aparatur dan SDM nonaparatur sipil negara.

Hingga saat ini, lanjut Suhanto, dari 509 kabupaten/kota di Indonesia sudah terbentuk 335 unit metrologi legal. Jumlah ini akan terus bertambah tidak hanya dari sisi kelembagaan, tetapi juga dari jumlah SDM yang menjadi bagian dari pembangunan SDM di bidang metrologi legal berbasis kompetensi.

Kementerian Perdagangan melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian (PPSDK) menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang bersifat teknis bagi SDM aparatur maupun non-aparatur sipil negara. Pelatihan-pelatihan yang diberikan PPSDK diselenggarakan berdasarkan kurikulum yang berpedoman pada standar kompetensi dan juga berdasarkan kebutuhan yang disusun bersama dengan Direktorat Metrologi,” terang Suhanto.

Di tempat terpisah, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Veri Anggrijono menyambut baik pelatihan Juru Timbang dan Reparatir secara nasional. Dengan jumlah pasar mencapai 15 ribu unit di seluruh Indonesia, apabila ditempatkan satu orang juru timbang atau reparatir melalui pelatihan ini, akan membuka peluang usaha di bidang jasa reparasi. Hal ini akan mendorong terciptanya pasar tertib ukur dimana UTTP akan terkontrol secara masif.

“Dengan demikian, jumlah Pasar Tertib Ukur dapat bertambah secara signifikan. Ditjen PKTN akan terus mendukung upaya-upaya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan menciptakan pelaku-pelaku usaha yang bertanggung jawab,” ujar Veri.

Bupati Anne Ratna menambahkan, Pemerintah Kabupaten Purwakarta mengapresiasi dukungan dari Kementerian Perdagangan bagi kemajuan pengembangan metrologi legal di Kabupaten Purwakarta. Kabupaten Purwakarta telah melakukan terobosan dengan menggandeng ibu-ibu PKK untuk menyuarakan kepedulian terhadap ukuran, takaran, dan timbangan pada saat berbelanja di pasar melalui program Ceu Ati yaitu Cek Ukuran Akurasi Timbangan.

“Selanjutnya, Purwakarta akan mengoptimalkan pelatihan dan pembekalan teknis, khususnya di bidang reparasi UTTP yang saat ini sedang dilakukan. Walaupun UPTD Metrologi Legal Kabupaten Purwakarta baru beroperasional, kami akan terus mengembangkan metrologi legal sehingga Kabupaten Purwakarta dapat menjadi Daerah Tertib Ukur,’’ tutup Anne.