“ASO di tahap awal tentunya menjadi bahan evaluasi untuk tahapan-tahapan berikutnya. Saya ingin sampaikan bahwa migrasi dari analog ke digital bukan pekerjaan membalikkan tangan, tetapi pekerjaan yang harus disiapkan dengan matang melalui tata kelola yang matang dan sangat teknis,” tegasnya.

Menurut Menteri Johnny jumlah populasi pemirsa televisi yang diperkirakan dapat atau sekitar 44 juta rumah tangga menjadi tantangan tersendiri bagi implementasi ASO di Indonesia.

“Tingkat kesulitan yang tinggi dalam penyelesaian ASO, menurut Menteri Johnny disebabkan juga karena Indonesia memiliki 701 lembaga penyiaran pemegang izin siaran,” ungkapnya.

Menkominfo menyatakan, tingginya jumlah tersebut tentu berbanding lurus dengan kepadatan penggunaan spektrum frekuensi radio, sehingga menambah kompleksitas dari penataan spektrum frekuensi. “Itulah salah satu faktor mengapa tahapan ASO di Indonesia sulit untuk dilakukan terlalu dekat dengan 2 November 2022, dalam jumlah tahapan yang terlalu sedikit, kesiapan industri dan khususnya masyarakat akan selalu menjadi pertimbangan utama dari Kementerian Kominfo,” tandasnya.

Menteri Johnny menegaskan dalam setiap tahapan penyusunan regulasi dan persiapan ASO, Kominfo tentunya selalu terbuka untuk menerima masukan agar transisi ke siaran televisi digital menjadi proses yang lancar dan tidak mengakibatkan gangguan pelaksanaan siaran kepada masyarakat.

“Sebelum dilaksanakan ASO, Kementerian Kominfo juga akan mengevaluasi tingkat kesiapan masyarakat untuk melengkapi gambaran keseluruhan bersama tingkat kesiapan lembaga-lembaga penyiaran,” ungkapnya.

Dalam diskusi yang berlangsung virtual itu, selain Menteri Johnny, hadir pula dalam diskusi antara lain Ketua Komisi 1 DPR RI, Meutya Hafidz; Ketua KPI Pusat, Agung Suprio; Dirut TVRI, Imam Brotoseno.