Banda Aceh, 22-23 November 2019. BNI Syariah telah menyepakati kerjasama bisnis dalam rangkaian Kegiatan Direktur Utama BNI Syariah Abdullah Firman Wibowo di Banda Aceh. Dua Kerjasama bisnis adalah mengenai pembiayaan produktif mikro dan pembiayaan Griya konsumer.

Perjanjian kerjasama pembiayaan produktif mikro dilakukan pada Sabtu (23/11) di Pendopo Gubernur Aceh, Kota Banda Aceh. Dalam acara ini, BNI Syariah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) dengan Asosiasi Pedagang Daging Sapi dan Kerbau (ASPEDA) serta Pemerintah Aceh terkait pembiayaan program penggemukan sapi di wilayah provinsi Aceh.

Pejabat yang hadir diantaranya Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah; Kepala BI Perwakilan Aceh, Zainal Arifin Lubis, Kepala Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh, Rahmandi; Pendiri dan Ketua Umum Asosiasi Pedagang Daging Sapi dan Kerbau (ASPEDA), Safwan; dan Kepala Dinas Peternakan Aceh, Rahmandi.

Perwakilan BNI Syariah hadir Direktur Utama BNI Syariah, Abdullah Firman Wibowo; Pemimpin Divisi Bisnis Mikro BNI Syariah, Budi Aristianto; Pemimpin Divisi Bisnis Konsumer BNI Syariah, Mochamad Samson; Wakil Pemimpin Wilayah Barat 2 , Himawan Dwi S dan Pemimpin Cabang BNI Syariah Banda Aceh, Zul Irfan Lubis.

Direktur Utama BNI Syariah, Abdullah Firman Wibowo mengatakan dalam kerjasama ini, BNI Syariah mendukung program Pemprov Aceh Swasembada Daging dengan menyediakan fasilitas pembiayaan, fasilitas produk dan jasa perbankan kepada peternak yang telah direkomendasikan oleh Asosiasi Pedagang Daging Sapi dan Kerbau (ASPEDA). Selain itu BNI Syariah juga memberi rekomendasi kepada peternak yang layak diberikan fasilitas pembiayaan kepada ASPEDA.

“Kerjasama dengan Asosiasi Pedagang Daging Sapi dan Kerbau (ASPEDA) diharapkan bisa memberikan solusi pembiayaan bagi peternak dalam melakukan transaksi keuangan sesuai prinsip syariah,” kata Abdullah Firman Wibowo. Kerjasama dengan ASPEDA ini sejalan dengan semangat BNI Syariah untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah.

Sampai akhir tahun 2019, potensi bisnis dari kerjasama BNI Syariah dengan ASPEDA diperkirakan sebesar Rp1,5 Miliar berasal dari pembiayaan dan pengembangan kapasitas 1.500 peternak sapi di 23 kabupaten kota di provinsi Aceh.

Asosiasi Pedagang Daging Sapi dan Kerbau (ASPEDA) didirikan pada 2012 sampai saat ini beranggotakan 30 orang. Asosiasi ini bertujuan melindungi pedagang dan peternak sapi lokal yang berdagang di Provinsi Aceh.

Penandatangan perjanjian kerjasama dengan ASPEDA dilakukan dalam rangka meningkatkan penyaluran pembiayaan mikro BNI Syariah, Sampai September 2019, realisasi pembiayaan mikro BNI Syariah Rp 1,61 triliun naik 19,42% secara tahunan atau year on year (yoy) dibandingkan periode sama 2018 Rp 1,35 triliun. Mayoritas penyaluran pembiayaan mikro ini ke usaha pertanian, peternakan dan usaha kecil lainnya.

Perjanjian kerjasama pembiayaan konsumer Perumahan dilakukan di Banda Aceh, Jumat (22/11) oleh Kepala Cabang BNI Syariah Banda Aceh, Zul Irfan Lubis dan CEO PT. Aiman Putra Konstruksi, CEO Teuku Rezie Fahlevi. Dalam acara ini hadir Pemimpin Divisi Bisnis Konsumer BNI Syariah, Mochamad Samson dan Wakil Pemimpin Wilayah Barat 2, Himawan Dwi Saputro.

Tujuan kerjasama ini adalah mendukung percepatan implementasi Qanun No. 11 tentang Lembaga Keuangan Syariah yaitu agar kepemilikan rumah oleh masyarakat Aceh menggunakan pembiayaan berprinsip syariah - murabahah (jual beli). Keunggulan pembiayaan Griya Hasanah BNI Syariah adalah kepastian jumlah pembiayaan sampai dengan lunas, tidak ada denda penalti jika pelunasan jatuh tempo, angsuran fleksibel dan proses yang cepat dan simple serta adanya hadiah diskon dari pengembang. Jadi kerjasama ini sangat menguntungkan bagi calon nasabah, BNI Syariah dan pengembang.

Selain acara kerjasama bisnis, pada Sabtu (23/11) Abdullah Firman Wibowo melakukan kunjungan dan silaturahmi dengan Wali Nanggroe di kantor Wali Nanggroe Aceh. Dalam acara ini, Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al Haytar memberikan dukungan kepada BNI Syariah dalam upayanya untuk ikut berperan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Aceh serta percepatan implementasi Qanun No. 11 tentang Lembaga Keuangan Syariah dengan memberikan pembiayaan berbasis syariah.

Pada hari sebelumnya Jumat (22/11) di Banda Aceh BNI Syariah melalui Yayasan Hasanah Titik (YHT) juga menyerahkan satu unit mobil ambulance kepada Aksi Cepat Tanggap (ACT). Mobil ambulance tersebut diserahkan langsung oleh Abdullah Firman Wibowo dan diterima oleh Kepala Cabang ACT Aceh Husaini Ismail.

“Ini merupakan sinergi memberdayakan masyarakat melalui dana zakat infak, sedekah yang dikelola Yayasan Hasanah Titik,” ujar Abdullah Firman. Kerjasama dengan ACT akan menambah gaung kegiatan BNI syariah untuk memberdayakan masyarakat.

Ia menuturkan bahwa kehadiran BNI Syariah di Aceh seiring dikeluarkannya Qanun No. 11 tentang lembaga keuangan syariah (LKS) yang mengatur seluruh transaksi keuangan di Aceh menggunakan LKS. Beberapa hari terakhir BNI Syariah bersama BNI melaksanakan serangkaian kegiatan di wilayah provinsi Aceh sebagai first mover dalam pemberlakuan Qanun LKS.

Pada Jumat (22/11), Abdullah Firman Wibowo bersama Pemimpin Divisi dan Pemimpin Cabang BNI Syariah dan BNI Banda Aceh melakukan media visit ke redaksi Harian Serambi Indonesia. Dalam kunjungan ini, BNI Syariah melakukan sosialisasi dan literasi mengenai produk dan layanan BNI Syariah dengan Pemimpin Perusahaan Harian Serambi Indonesia, Mohd Din beserta redaksi dan wartawan Serambi Indonesia.

Tentang BNI Syariah

BNI Syariah bermula sebagai Unit Bisnis Strategis bagian dari BNI yang mulai beroperasi sejak 29 April 2000. Pada 19 Juni 2010 status BNI Syariah meningkat menjadi Bank Umum Syariah (BUS).Komposisi kepemilikan saham BNI Syariah adalah 99,94% dimiliki oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan sisanya dimiliki oleh PT BNI Life. BNI Syariah senantiasa mendapatkan dukungan teknologi informasi dan penggunaan jaringan saluran distribusi infrastruktur BNI Induk diantaranya layanan lebih dari 16.000 ATM BNI, ditambah ribuan jaringan ATM Bersama, ATM Link Himbara serta ATM berlogo Maestro dan Cirrus di seluruh dunia, fasilitas 24 jam BNI Call (021-1500046), SMS Banking, dan BNI Internet Banking. Saat ini BNI Syariah telah didukung oleh jaringan yang cukup luas di seluruh Indonesia yaitu 375 outlet syariah yang tersebar di seluruh Indonesia, serta didukung oleh lebih dari 1.746 Outlet BNI yang melayani pembukaan rekening syariah. ***

Tentang Hasanah

Hasanah merupakan corporate campaign BNI Syariah yang memiliki makna “segala kebaikan” bagi diri sendiri, masyarakat, maupun bangsa dan Negara baik di dunia maupun di akhirat (QS. Al Baqarah 201). Hasanah merupakan sebuah nilai yang disarikan dari Al – Quran dan menjadi identitas BNI Syariah dalam menebarkan kebaikan melalui insan hasanah dan produk / layanannya. Cita – cita mulia yang ingin disampaikan melalui nilai Hasanah adalah kehadiran BNI Syariah dapat membawa kebaikan bagi seluruh pihak serta menjadi Rahmatan Lil’ Alamin. Hasanah didasari oleh Maqoshid Syariah yang berarti tujuan dari ditetapkannya syariah (hukum agama) yaitu untuk melindungi keyakinan, keberlangsungan hidup, dan hak asasi manusia terdiri dari lima hal yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.

Tentang Hasanah Banking Partner

BNI Syariah sebagai mitra bisnis yang memberikan layanan terbaik sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga bisnis yang dijalankan tidak hanya berorientasi terhadap keuntungan semata tetapi juga memberhatikan faktor keberkahan dengan nilai kebaikan. BNI Syariah berkomitmen untuk menjadi partner pada setiap tahapan kehidupan.

Dewan Pengawas Syariah: Ketua: Dr. Hasanudin, M.Ag; Anggota: Ah.Azharuddin Lathif, M.Ag., M.H.*

Dewan Komisaris: Komisaris utama: Fero Poerbonegoro; Komisaris: Imam Budi Sarjito; Komisaris Independen: Max Niode; Komaruddin Hidayat**

Direksi: Direktur Utama: Abdullah Firman Wibowo; Direktur Bisnis: Dhias Widhiyati; Direktur Kepatuhan dan Risiko: Tribuana Tunggadewi; Direktur Keuangan dan Operasional: Wahyu Avianto; SEVP Bisnis Ritel dan Jaringan: Iwan Abdi.

*) belum efektif, masih proses persetujuan OJK

**) belum efektif, masih dalam proses fit & proper test