JAKARTA, 03 Maret 2017: Di banyak negara, properti memang kerap dijadikan instrument investasi yang menggiurkan, tidak hanya untuk masyarakat lokal tetapi juga Warga Negara Asing (WNA), namun sayangnya ketertarikan WNA untuk berinvestasi di sebuah negara harus terbentur dengan aturan yang berlaku di negara tersebut.  

Nah, berikut ini adalah beberapa aturan pemilikan properti oleh orang asing di berbagai negara yang dirangkum oleh situs jual beli properti Lamudi

Aturan di Indonesia

Tahun 2016 pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beragam aturan baru mengenai pemilikan properti oleh WNA, salah satu seperti properti yang di beli oleh orang asing hanya boleh dalam bentuk sertifikat HGB, kemudian WNA juga hanya bisa membeli properti apartemen dan rumah tapak dengan harga tertinggi di suatu wilayah. Misalnya di Jakarta dengan harga Rp 10 miliar (rumah tapak) dan Surabaya Rp 5 miliar (rumah tapak).

Aturan di Filipina

Filipina kini menjadi tujuan wisata dan tujuan investasi properti paling diburu tahun 2017. Properti di sini harganya murah namun tetap sangat berkualitas. Namun seperti negara tetangganya seperti Thailand, Vietnam, dan Kamboja, WNA tetap tidak diizinkan membeli lahan di sini. Meski begitu, ada beberapa pengecualian untuk aturan ini. Misalnya jika properti Anda sudah dibangun sebelum tahun 1935 dan Anda adalah seorang WNA yang memiliki atau mewarisi bangunan tersebut, maka Anda tetap bisa memiliki properti tersebut seutuhnya.

Berkat the Condominium Act kini WNA telah diizinkan membeli unit kondominium di Filipina. Meski begitu, pada proyek kondominium single tetap ada aturan yang berlaku bahwa minimal 60% proyeknya harus dimiliki oleh warga Filipina secara sah di mata hukum. Regulasi ini diberlakukan untuk mencegah seorang WNA super kaya untuk membeli satu blok kondominium sehingga harga menjadi naik dan warga Filipina sendiri tidak kebagian. Pemilik unit bebas menjual dan merenovasi unit sesuka hati selama renovasi tidak mempengaruhi area apapun di luar batas unit mereka.  

Aturan di Sri Lanka

Tiga tahun lalu, dalam upaya untuk mengekang penggelapan pajak (Reuters), Pemerintah Sri Lanka memberlakukan larangan ketat bagi WNA yang ingin membeli properti di sina. Sayangnya, hal tersebut bukan membuat negara ini maju malah memundurkan posisi Sri Lanka dalam ekonomi global. Namun pada pengumuman anggaran belanja negara tahun 2017, Menteri Keuangan Sri Lanka mengumumkan bahwa negara itu telah melonggarkan hukum mengenai kepemilikan tanah untuk WNA. Pemerintah juga mengatur “penghapusan pembatasan hak freehold” dimulai tahun 2017.

Selain itu, WNA yang ingin membeli properti di sini hanya bisa membawa uang maksimal sebesar $45,000, tanpa perlu membawa dokumen mengenai asal uang tersebut. Pemerintah Sri Lanka juga tertarik dengan real estate investment trusts (REITS) dan ini merupakan langkah positif untuk menjadi pemain utama dalam pasar real estate Asia.