Rumah Satiyem Kini Terang Berkat Bantuan Pasang Baru Listrik

ILUSTRASI. Satiyem (90), seorang nenek yang tinggal seorang diri di Desa Jalen, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur kini bergembira. Ia mengaku rumahnya sekarang lebih terang berkat Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Sumber: Pressrelease.id | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - Satiyem (90), seorang nenek yang tinggal seorang diri di Desa Jalen, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur kini bergembira. Ia mengaku rumahnya sekarang lebih terang berkat Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan akses listrik mandiri.

Satiyem yang hidup mengandalkan bantuan tetangga dan kerabatnya mengaku sebelumnya mengandalkan penerangan lampu minimalis di rumahnya dengan menyambung listrik dari tetangga. Perasaan tidak enak kerap ia rasakan karena menumpang listrik dari tetangga tersebut, sehingga ia hanya menyalakan 1 buah lampu untuk waktu yang terbatas. Kini ia bersyukur memiliki jaringan listrik sendiri dari program BPBL.

“Alhamdulilah, terima kasih sekarang rumah saya sudah terang,” ungkap Satiyem.

Hal serupa dirasakan oleh Asep Supianto (33). Pria yang sehari-hari bekerja sebagai buruh di stasiun ini mengaku senang telah memiliki listrik sendiri. Ayah satu anak ini mengatakan sebelumnya hanya mengandalkan penerangan dengan bergantung dari sambungan listrik rumah mertua. Hal ini membuat ia merasa segan untuk menggunakan peralatan listrik lain selain lampu penerangan.

“Dulu nyambung ke bapak saya. Sekarang enak bisa ada kulkas juga buat simpen-simpen makanan anak saya,” kata Asep.

Selain sebagai penerangan, aliran listrik mandiri dirumah Asep membuat ia leluasa mengatur pemakaian listrik sendiri.

Program sambung listrik gratis ini tidak hanya memberikan akses energi bagi keluarga Satiyem dan Asep, tetapi juga membawa perubahan signifikan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kemandirian dalam akses listrik memungkinkan kedua keluarga ini untuk menjalani kehidupan yang lebih nyaman dan produktif.

Tingkatkan Ekonomi Masyarakat

Program BPBL yang diinisiasi sejak 2022 ini bertujuan untuk memperluas akses listrik serta diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu mengatakan, Pemerintah bersama PLN terus berupaya memperluas akses listrik hingga ke desa-desa dan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) agar kebutuhan listrik tidak hanya terpenuhi di perkotaan dan sektor industri, tetapi juga di seluruh pelosok negeri.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong rumah tangga yang belum berlistrik atau masih menyalur agar menjadi penerima manfaat program BPBL ini. Selain itu, pemerintah juga mencatat masih adanya elektrifikasi melalui swadaya masyarakat maupun dengan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) di beberapa wilayah. Mereka menjadi sasaran utama penerima manfaat program ini.

"Kami berharap ke depan seluruh kebutuhan listrik masyarakat dapat sepenuhnya dilayani oleh PLN," ujar Jisman di Jakarta, Rabu (18/12/2024).
Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, mengungkapkan, program BPBL merupakan hasil kemitraan antara DPR RI dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dengan pelaksanaan yang dipercayakan kepada PT PLN (Persero).

DPR RI telah menyetujui alokasi APBN 2024 untuk program BPBL, yang akan memberikan akses listrik kepada 150.000 rumah tangga miskin di 36 provinsi di Indonesia. Target ini meningkat dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 80.183 rumah tangga dan tahun 2023 sebesar 131.600 rumah tangga.

"Listrik saat ini bukan hanya kebutuhan pokok, tetapi telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Oleh karena itu, DPR RI harus memastikan tidak ada lagi rumah tangga tidak mampu yang belum mendapatkan aliran listrik," tegas Bambang.

Program BPBL ini bersifat gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Apabila pada pelaksanaannya terdapat pungutan liar, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada kami, Kementerian ESDM melalui berbagai kanal seperti media sosial dan Contact Center 136.

Calon penerima BPBL merupakan rumah tangga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), berdomisili di daerah 3T, dan/atau layak menerima BPBL berdasarkan validasi kepala desa/lurah atau pejabat yang setingkat.