KONTAN.CO.ID - Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia menyelenggarakan G20 Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) High Level Symposium dengan tema “Harnessing Digitalization to Increase Productivity, Sustainable and Inclusive Economy of Women, Youth, and MSMEs” pada 4 Oktober 2022 secara hybrid sebagai side event dari GPFI Plenary Meeting yang ketiga.

Simposium ini bertujuan untuk memantik diskusi antara pembuat kebijakan, regulator, asosiasi, industri dan pemangku kepentingan terkait mengenai pentingnya digitalisasi untuk meningkatkan ekonomi yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan bagi perempuan, kelompok muda dan UMKM sebagai bagian dari prioritas G20 GPFI. H.M. Queen Maxima dari Belanda, selaku UN Secretary-General's Special Advocate for Inclusive Finance for Development (UNSGSA) dan GPFI Honorary Patron menyampaikan sambutan kunci pada simposium yang dibuka oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X yang diwakili oleh Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Simposium tersebut diikuti dengan penyelenggaraan GPFI Plenary Meeting ketiga sekaligus yang terakhir oleh G20 GPFI sepanjang Presidensi Indonesia pada Rabu, 5 Oktober 2022. Pertemuan ini dipimpin oleh co-chair GPFI dari Bank of Italy dan perwakilan Presidensi GPFI dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Rapat Pleno ini dihadiri oleh anggota GPFI dan implementing partners seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Islam (IsDB), Uni Eropa, Better Than Cash Alliance (BTCA), Consultative Group to Assist the Poor (CGAP), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), baik secara langsung maupun virtual. Pertemuan ini menuntaskan hasil kerja GPFI di bawah Presidensi G20 Indonesia sesuai dengan Financial Inclusion Action Plan (FIAP) yaitu Financial Inclusion Framework in Harnessing Digitalization to Increase Productivity, Sustainable, and Inclusive Economy of Women, Youth, and MSMEs.

Peningkatan inklusi keuangan merupakan salah satu fokus agenda jalur keuangan Presidensi G20 Indonesia. Untuk mewujudkan agenda ini, pemanfaatan digitalisasi ekonomi memiliki peranan penting dalam menciptakan peluang ekonomi yang lebih besar serta mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dengan memacu inovasi dan meningkatkan akses ke layanan keuangan.

Upaya pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) sangat vital bagi perekonomian. Pengembangan UMKM membutuhkan pendekatan yang bersifat holistik dan dalam ekosistem, setidaknya meliputi 6 aspek: kebijakan, akses keuangan, pasar, kapasitas sumber daya manusia, pendampingan dan budaya. Digitalisasi memegang peranan penting dalam menggabungkan keenam komponen tersebut dan semakin mengakselerasi program-program pengembangan UMKM. Bagi masyarakat/konsumen pun juga memberi banyak keuntungan melalui akses produk UMKM serta akses layanan keuangan melalui penurunan biaya transaksi.

“Untuk mengembangkan ekosistem UMKM dan digitalisasi, kita perlu membutuhkan lebih banyak keterlibatan sektor swasta baik dalam bentuk fintech, crowdfunding, maupun perdagangan elektronik, pendampingan UMKM yang baru merintis, dan perluasan jaringan usaha yang dapat mengundang lebih banyak investasi,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pidato pembukanya pada G20 GPFI High Level Symposium.

Lebih lanjut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memaparkan bahwa digitalisasi terbukti meningkatkan inklusi keuangan. “Akan tetapi, upaya untuk meningkatkan literasi dan perlindungan konsumen juga perlu terus diperkuat sehingga semakin optimal dan meminimalkan risiko,” jelas Gubernur BI. Pada kesempatan yang sama, Yang Mulia Ratu Maxima dari Belanda dan Sri Sultan Hamengku Buwono X turut menyampaikan kisah-kisah sukses pentingnya peran digitalisasi dalam meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi perempuan, anak muda, dan UMKM.

Selanjutnya, GPFI Plenary Meeting ketiga bertujuan untuk menuntaskan hasil kerja (deliverables) GPFI di bawah Presidensi G20 Indonesia yaitu panduan praktis implementasi dari prinsip-prinsip global keuangan inklusif digital (Implementation Guide for G20 High Level Principles for Digital Financial Inclusion), living database praktik baik program-program pendampingan dan inovasi produk keuangan digital dari berbagai negara (Living Database on Digital and Innovative Financial Products and Services for MSMEs Beyond Credit for Women Enterpreneurs, Youth Entrepreneurs and Social Finance), referensi kebijakan publik yang bersifat awal dalam rangka menyelesaikan tantangan akses keuangan digital (MSMEs Digital Financial Services Pleliminary Regulatory Toolkit), serta laporan perkembangan inisiatif Harmonisasi Data UMKM.

Deliverables tersebut diformulasikan sebagai Financial Inclusion Framework in Harnessing Digitalization to Increase Productivity, Sustainable and Inclusive Economy of Women, Youth, dan MSMEs. Para anggota GPFI mengapresiasi progres yang dicapai keketuaan Indonesia dalam mengembangkan Financial Inclusion Framework yang memberikan manfaat bagi regulator untuk melaksanakan inklusi keuangan.

Pleno ini juga membahas mengenai lini masa proses pergantian Co-chairs tetap G20 GPFI serta pemutakhiran Financial Inclusion Action Plan yang menjadi payung seluruh rencana kerja GPFI yang akan berakhir pada tahun 2023. Rekomendasi rencana aksi baru ini akan dibahas dalam Presidensi India di tahun depan termasuk di dalamnya adalah progress hasil kerja GPFI pada tahun ini.

High Level Principles for Digital Financial Inclusion merupakan panduan praktis untuk mengimplementasikan secara efektif prinsip-prinsip dasar inklusi keuangan digital, yaitu pendekatan digital, keseimbangan antara inovasi dan risiko, penyediaan basis legal pendorong, perluasan infrastruktur layanan keuangan digital, perlindungan konsumen, dan penguatan literasi keuangan digital. Perlu dilakukan kajian dan analisis mendalam untuk menyediakan pendekatan secara umum atas kasus-kasus yang spesifik untuk negara tertentu sehingga bisa menjadi pembelajaran bagi negara anggota maupun non-anggota lainnya.

Basis data inventarisasi produk dan layanan keuangan (living database) bagi UMKM bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan dalam rangka meningkatkan layanan keuangan digital dan mengurangi kerentanan finansial serta menstimulasi penciptaan lapangan pekerjaan, investasi dan pertumbuhan ekonomi global yang inklusif.

Sedangkan capaian berikutnya, yaitu Regulatory Toolkit untuk Layanan Keuangan Digital bagi UMKM ditujukan sebagai panduan praktis bagi regulator di sektor keuangan untuk membentuk ekosistem yang mendukung akses UMKM terhadap inovasi-inovasi layanan keuangan digital serta mendapatkan best practices yang dapat digunakan sebagai basis untuk pengembangan regulasi yang lebih baik.

Selanjutnya, GPFI Presidensi G20 Indonesia juga menghasilkan dokumen perkembangan kerangka harmonisasi data UMKM yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan data terpilah dalam rangka mendukung pembuat kebijakan dalam peningkatan inklusi keuangan UMKM, mengidentifikasi gap serta mendesain kebijakan yang tepat untuk menutup celah tersebut.

Indonesia telah mencapai progres yang signifikan dalam upaya peningkatan inklusi keuangan dengan deliverables yang praktis dan berorientasi aksi. Ke depan, upaya peningkatan inklusi keuangan ini akan dipimpin oleh India selaku Presidensi G20 berikutnya dengan dukungan Indonesia dan Brasil dalam Troika untuk memastikan transisi kepemimpinan yang mulus.

Baca Juga: Beda Kalkulator Pertumbuhan Ekonomi Presiden, Menkeu, dan BI, Tapi Semua Optimistis

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News