Perlu diketahui, bahwa beberapa faktor dominan terhadap kinerja industri nasional seperti harga gas berhasil ditekan mencapai USD 6 per MMBTU. “Hal serupa tentu kita inginkan agar ongkos angkut dalam negeri kelak dapat jauh lebih murah daripada ongkos angkut luar negeri,” ujar Khayam.

Kebijakan Zero ODOL

Khayam menambahkan, salah Satu kebijakan yang akan sangat berdampak pada industri adalah pelaksanaan kebijakan Zero Over Dimension Over Load (Zero ODOL). Kebijakan Zero Odol ini merupakan kebijakan Kementerian Perhubungan yang bertujuan untuk penegakan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan.

“Kebijakan rencananya akan diberlakukan secara penuh pada tahun 2021. Ketidak patuhan pada peraturan berupa overload dan over dimensi dapat menimbulkan permasalahan, antara lain kerugian negara akibat kerusakan jalan, peningkatan kecelakaan angkutan barang, kecepatan kendaraan tidak maksimal, dan kinerja transportasi barang (logistik) yang buruk,” sebutnya.

Kemenperin sebagai pembina industri akan terus berupaya untuk menjaga iklim usaha yang kondusif sambil tetap menjaga kepentingan umum lainnya seperti isu lingkungan dan penggunaan infrastruktur bersama, misalnya jalan dan jembatan. “Namun, kami dan para pelaku industri meminta dilakukan telaahan lebih lanjut terhadap aturan tersebut,” ujarnya.

Menurut Khayam, adatiga hal penting yang menjadi catatan dan perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum Kebijakan Zero ODOL diberlakukan secara penuh pada 1 Januari 2023, yaitupenyesuaian KEUR/KIR yang ada terhadap desain kendaraan dan kelas jalan, kebijakan penerapan multiaxle,dan peningkatan kualitas daya dukung jalan sesuai kelas jalan.

“Yang juga perlu diperhatikan, adanya pandemi Covid-19 mempengaruhi persiapan industri dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Zero ODOL. Sebagian besar industri mengalami penurunan utilisasi yang cukup banyak dan pemulihannya memerlukan waktu yang tidak sebentar,” paparnya.

Pada prinsipnya, Kemenperin dan pelaku industri mendukung pemberlakukan kebijakan Zero ODOL. “Karena kebijakan Zero ODOL berkaitan dengan banyak aspek, peraturan perundangandan stakeholder sehingga dalam implementasinya memerlukan kajian yang komperehensif,” tegas Khayam.