Mengenai langkah antisipasi atas platform digital, Menkominfo menegaskan Pemerintah telah meminta Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk meningkatkan sumber daya teknologi. Menteri Johnny mengingatkan terkait setiap platform e-commerce sebagai penyelenggara sistem elektronik memiliki data pribadi masyarakat. Sehingga wajib untuk melakukan pelindungan dan menjamin keamanan data pribadi.

“Para Penyelenggara Sistem Elektronik sektor privat atau e-commerce harus meningkatkan keamanan teknologi, mempunyai tata kelola dan manajemen yang memadai dalam rangka pengawasan, kontrol dan monitoring. Sehingga secara dini bisa mengantisipasi potensi kebocoran data di tempatnya masing-masing," ujarnya  

Menurut Menteri Johnny, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) mengamanatkan negara harus hadir memberikan jaminan pelindungan terhadap masyarakat, baik jaminan perlindungan terhadap hal-hal yang bersifat fisik maupun hak-hak pribadinya.

"Dalam rangka melaksanakan kewajiban itu, penugasan-penugasan diberikan, termasuk kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melaksanakan tugas-tugasnya,” jelasnya.  

Turut hadir mendampingi Menteri Johnny dalam Raker bersama Komite I DPD RI tersebut, Sekretaris Jenderal Mira Tayyiba, Inspektur Jendera; Doddy Setiadi, Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Ismail, Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Anang Latif, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Hary Budiarto, dan Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi.

Anggota DPD RI yang hadir secara fisik antara lain Muhammad Nuh, Lily Amelia, Jialyka, Richard Hamonangan, Eni Sumarni dan Abdul Rachman Thaha.  Sedangkan hadir secara virtual Otopianus Tebai, Ahmad Sukisman Azmy, Habib Ali Alwi, Teras Narang, Hilmy Muhammad, Alirman Sori, Hudarni Rani, Almalik Pababari, Jimly Asshiddiqie dan Abubakar Bachmid.