“Dalam rapat terbatas, saya sampaikan bahwa Kemenperin sudah mengajukan kepada Kementerian Keuangan terkait pemberian tax allowance sebesar 200 persen untuk vokasi dan 300 persen untuk research and development,” jelasnya.

Menperin pun menyatakan, fasilitas insentif fiskal tersebut merupakan hasil benchmark dengan Thailand dan negara lain. Diharapkan, akan turut meningkatkan daya saing Indonesia dibanding negara ASEAN lain. Apalagi, pengelolaan ekonomi di Tanah Air dinilai semakin membaik mulai dari peringkat ease of doing business yang melonjak ke posisi 72 pada tahun 2017 dan peringkat layak investasi yang diberikan lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's (S&P).

Fokus lima sasaran

Pada kesempatan berbeda, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengungkapkan, tetap komitmen untuk fokus menyelesaikan tugas yang telah diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo. Adapun lima sasaran yang tengah dikejarnya dalam upaya membangun industri yang inklusif dan berkelanjutan.

“Pertama, kami akan terus mengembangkan pendidikan vokasi link and match hingga menghasilkan satu juta tenaga kerja terdidik pada tahun 2019,” ujarnya. Upaya ini menjadi salah satu perhatian pemerintah di tahun 2018 dalam menciptakan sumber daya manusia yang terampil, terutama di sektor industri.

“Dalam menghadapi bonus demografi, vokasi adalah solusi,” tegasnya. Menperin meyakini, tenaga kerja industri yang kompeten akan mendorong peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, yang ujungnya dapat membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Langkah strategis tersebut menjadi mutlak dilakukan guna turut memacu daya saing Indonesia agar kompetitif di tingkat global. Apalagi, Indonesia ditargetkan menjadi negara ekonomi terkuat ketujuh di dunia pada tahun 2030.

“Kedua, kami fokus pada pengembangan kewilayahan industri, guna mewujudkan Indonesia sentris,” kata Menperin. Upaya ini merupakan implementasi dari salah satu butir Nawacita, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Ketiga, Menteri Airlangga menyampaikan, pihaknya tengah membuat roadmap Industry 4.0. Langkah ini juga untuk kesiapan dalam menghadapi era ekonomi digital yang sedang berjalan. “Tidak hanya industri skala besar, kami pun mengajak industri kecil dan menengah (IKM) agar ikut menangkap peluang dalam perkembangan teknologi manufaktur terkini,” paparnya.

Terkait penelitian dan pengembangan sistem dan teknologi Industry 4.0, Kemenperin telah menjajaki kerja sama untuk melakukan kolaborasi riset dengan Tsinghua University dari China dan Institute of Technical Education (ITE) dari Singapura.

Selain itu, Kemenperin telah mencanangkan program e-Smart IKM dalam rangka mendorong para pelaku IKM nasional agar tidak tertinggal di era digitalisasi yang sedang dihadapi saat ini. Program ini akan memanfaatkan platform digital melalui fasilitasi kerja sama antara IKM dengan perusahaan start-up di Indonesia, khususnya yang bergerak di bidang e-commerce dan perusahaan ekspedisi.

Keempat, Airlangga bertekad menjalankan kebijakan hilirisasi industri, salah satunya di sektor logam. “Indonesia tengah menargetkan produksi 10 juta ton baja pada tahun 2025. Di samping itu, akan menghasilkan stainless steel sebanyak empat juta ton pada 2019,” ungkapnya.

Dan, kelima, yang menjadi fokus Menteri Airlangga adalah penciptaan lapangan kerja baru dari sektor industri. Pasalnya, sektor manufaktur merupakan salah satu kontributor besar bagi perekonomian nasional melalui penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak.

Kementerian Perindustrian memproyeksikan jumlah tenaga kerja di sektor industri manufaktur pada tahun 2017 sebanyak 17,01 juta orang, naik dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 15,54 juta orang. Dengan adanya penyerapan tenaga kerja di sektor industri ini, tingkat penggangguran akan semakin berkurang.