Dalam kesempatan itu, Menteri Johnny menyambut baik dan menyampaikan selamat kepada para peserta DLA yang telah berhasil lulus dari proses seleksi yang sangat ketat. Menurutnya, seluruh peserta telah menjadi “DLA Kominfo Awardee”.

“Di mana sebagai awardee, Anda telah bergabung dalam lokomotif SDM Digital unggulan bangsa untuk bersama-sama dengan pemerintah mendorong transformasi digital nasional. Selamat mengikuti pelatihan, semoga Anda mendapatkan pengalaman, wawasan, dan jejaring kolaborasi terbaik yang nantinya dapat berkontribusi bagi bangsa dan negara tercinta kita, Indonesia,” paparnya.

Menkominfo juga mengapresiasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; Yasonna Laoly, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo; Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid; dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara; Hinsa Siburian yang hadir secara virtual memberikan pembekalan kepada peserta pada pembukaan DLA 2021.

“Semangat sinergi dan transformasi yang muncul hari ini diharapkan dapat terus kita jaga ke depannya, dalam mencetak pemimpin-pemimpin digital terbaik kelas dunia yang tidak hanya mendorong akselerasi transformasi digital nasional, namun juga mewujudkan Indonesia terkoneksi yang semakin digital, semakin maju,” tandasnya.

Dukungan

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo menyatakan, Kementerian Kominfo berperan sangat penting dalam mewujudkan program DLA dalam rangka meningkatkan kapasitas pemimpin di era teknologi digital.

“Kementerian PANRB sangat mendukung gagasan program Digital Leadership Academy ini, karena tujuan dari program ini adalah agar membuat kebijakan baik sektor publik dan privat dapat mengetahui perkembangan teknologi informasi dan manfaatnya dalam pembuatan kebijakan,” ujarnya.

Menurut Menteri PANRB, program DLA sesuai dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin tahun 2019-2024, dimana pembangunan SDM dan penyederhanaan birokrasi menjadi langkah penting dan krusial menuju Indonesia Maju.

“Penyederahaan birokrasi melalui penyederhanaan struktur dan eselonisasi, peralihan jabatan struktur ke fungsional merupakan langkah fundamental menuju proses digital government yang ada,” jelasnya.

Menteri Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa kepemimpinan digital mendorong transformasi dalam organisasi, membangun kepemimpinan konvensional-tradisional yang dicirikan antara lain dipilih berdasarkan senioritas, keahlian berjenjang dari bawah dan pengambilan kebijakan secara bertingkat juga mulai harus ditinggalkan.

“Karena tidak mampu mengimbangi perubahan yang berjalan begitu cepat. Sektor pemerintahan pun perlu melakukan berbagai perubahan yang cepat untuk dapat mengikuti perubahan dan memberikan pelayanan prima bagi masyarakat,” tandasnya.

Mengacu data dari Badan Kepegawaian Nasional pada desember 2020, terdapat 4.168.118 juta ASN yang mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP3) di seluruh Indonesia dengan jenjang pendidikan SD sampai S3. Hal itu menurutnya menjadi kesenjangan penguasaan teknologi informasi juga masih terjadi pada ASN.

“Pandemi Covid-19 memaksa instansi pemerintah dan seluruh ASN menggunakan teknologi informasi dalam melaksanakan pekerjaannya. Aplikasi video conference digunakan pada hampir semua bidang pekerjaan, mulai dari pelaksanaan rapat-rapat virtual, seminar sampai pada proses belajar mengajar,” ujarnya.

Menurut Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, ASN semakin dituntut untuk dapat cepat beradaptasi dengan perubahan zaman. Oleh karenanya, untuk mempercepat adaptasi perubahan tersebut, Kementerian PANRB menerapkan strategi 6P untuk akselerasi transformasi SDM aparatur.

“Pertama; penguatan budaya kerja dan employer branding, kedua; percepatan peningkatan kapasitas SDM, ketiga; peningkatan kerja dan sistem penghargaan, keempat; pengembangan talenta dan karya, kelima; penguatan platform dan teknologi dan analitik, dan keenam; perancangan jabatan, perencanaan dan pengadaan SDM,” paparnya.

Menteri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa transformasi digital mengharuskan organisasi atau perusahaan untuk berubah dengan cepat, termasuk dalam hal ini proses bisnis yang juga berubah dengan memanfaatkan teknologi informasi memangkas tahapan-tahapan yang ada.

“Transformasi digital membuka lapangan pekerjaan yang baru, sekaligus juga menyebabkan hilangnya beberapa jenis pekerjaan. Transformasi digital menuntut setiap orang mempunyai digital skills, antara lain kemampuan menggunakan teknologi, kemampuan komunikasi, dan kolaborasi dengan berbagai sektor,” tandasnya.

Pembukaan program DLA 2021 juga menghadirkan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Kominfo; Hary Budiarto, Director Oxford Internet Institute dari University of Oxford; Profesor Victoria Nash, Co-Director Institute of Water Policy dari National University of Singapore; Profesor Eduardo Araral, dan Executive Associate Dean School of Public Policy and Management dari Tsinghua University; Profesor Zhu Xufeng.

Dalam laporannya, Kepala Badan SDM Kementerian Kominfo Hary Budiarto menyatakan, panitia telah menerima  344 calon peserta pada tahpa pertama pendaftaran. Setelah dilakukan seleksi yang ketat, terpilih 95 peserta program DLA.

“Para peserta sudah hadir di pagi hari ini (pembukaan DLA) sebanyak 38 dari sektor pemerintahan, 30 dari akademisi, 14 dari sektor privat, 10 dari BUMN dan BUMD, 2 peserta dari Polri, dan satu peserta dari Anggota DPR,”.

Menurut Kabalitbang SDM Hary Budiarto, Kementerian Kominfo juga telah membuka pendaftaran tahap kedua terhitung dari tanggal 10 sampai 24 September 2021.

“Kami mengharapkan para pimpinan dari berbagai wilayah Indonesia bisa melakukan pendaftaran yang tahap kedua ini,” imbuhnya.