Hilirisasi industri kelapa sawit dimulai dengan momentum pertama melalui penerbitan PMK No. 128 Tahun 2011 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. “Dengan melihat beberapa faktor yang bisa menjadi penggerak hilirisasi, seperti perubahan tren konsumen global yang lebih memilih produk terbarukan dan ramah lingkungan, kesadaran tinggi akan sanitasi diri pribadi dan lingkungan, serta mengutamakan modernitas produk nabati berkinerja tinggi dengan harga yang terjangkau, sektor industri oleokimia berpeluang mendapatkan momentum kedua yang punya magnitude lebih tinggi bagi pertumbuhannya,” jelas Putu.

Untuk itu, Kemenperin mengusulkan tiga strategi hilirisasi industri oleokimia di era pertumbuhan industri yang berkualitas dan berkelanjutan. Pertama, perluasan kapasitas produksi dan efisiensi biaya produksi pasca kelanjutan Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu.

Kedua, efisiensi bahan baku minyak sawit untuk industri oleokimia melalui penggunaan minyak nabati industri IVO/ILO (Industrial Vegetable Oil/ Industrial Lauric Oil), menggantikan jenis CPO/CPKO food grade yang tentunya berharga lebih tinggi. Pada 2019, Kemenperin telah memfasilitasi penerbitan standarisasi kualitas produk IVO/ILO melalui SNI No. 8875:2020 minyak nabati industri sebagai bahan baku pembuatan bahan bakar hijau (green fuel).

Selanjutnya, Kemenperin mengusulkan agar para pelaku industri melakukan komersialisasi hasil riset ppoduk hilir oleokimia menjadi skala industri dengan dibantu jasa fasilitas pilot plant industri yang sedang dibangun di Balai Besar Industri Agro (BBIA) Bogor milik Kemenperin.

“Pemangku kepentingan bisa memanfaatkan layanan jasa industri berupa pilot plant tersebut untuk mengangkat Tingkat Kesiapan Teknologi dan Tingkat Kesiapan Manufaktur. Hal ini agar hasil pengembangan teknologi oleokimia tidak terhambat proses antara riset skala laboratorium menuju ke komersialisasi industri, atau yang dikenal sebagai fenomena valley of death,” pungkas Putu.