Jakarta, 20 Mei 2020, Pandemi COVID-19 mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi, di tingkat global. Performa sebagian besar sektor industri mengalami penurunan. UMKM, terutama di sektor pariwisata dan ritel mengalami dampak negatif yang signifikan. Daya beli masyarakat pun ikut menurun, seiring dengan lesunya perekonomian. Guna mengurangi dampak negatif pandemi COVID-19 terhadap perekonomian nasional, pemerintah Indonesia menerapkan beberapa program penguatan perlindungan sosial dan stimulus ekonomi, di antaranya: Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, Bansos, Stimulus UMKM Mikro dan Ultra Mikro, serta penurunan tarif listrik. Sebagian besar dari program-program ini merupakan program-program yang telah rutin dilakukan pemerintah. Terkait dengan COVID-19, pemerintah kemudian meningkatkan jumlah penerima bantuan dari program-program yang telah disebutkan sebelumnya.

Sejak diterapkan pertama kalinya ditahun 1990-an, program bantuan sosial pemerintah kepada masyarakat telah mengalami berbagai perubahan bentuk dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat. Pada tahun 2005, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) diperkenalkan untuk pertama kalinya sebagai pengganti subsidi BBM. Guna mengurangi dampak negatif dari pandemi COVID-19 terhadap perekonomian, pemerintah melalui Kemensos telah menerapkan berbagai program bantuan sosial seperti: peningkatan jumlah penerima bantuan pada Program Keluarga Harapan, program bantuan non-tunai atau Program Sembako dengan perluasan jumlah penerima dari 15,2 juta menjadi 20 juta keluarga, serta alokasi tambahan bansos khusus sembako bagi 1.3 juta keluarga di wilayah DKI Jakarta dan 600 ribu keluarga yang berada di wilayah yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta seperti Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kota Bekasi, Kota Depok dan sebagian Kota Bogor.

Hasil studi yang dilakukan selama ini menunjukkan implementasi dari program bantuan sosial pemerintah, terutama aspek penyalurannya, menghadapi beberapa tantangan seperti: (a) pencairan dana kepada penerima manfaat yang tepat; (b) penyaluran nilai dan jumlah bantuan yang tepat; dan (c) durasi program. Guna memperbaiki proses penyaluran bantuan sosial pemerintah, BAPPENAS menyusun konsep arsitektur G2P (Government-to-Person) 4.0 berdasarkan 2 (dua) dokumen utama: (i) Peraturan Presiden No.63/2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, dan (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-24, melalui koordinasi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan utama (termasuk KemenkoPMK, Kemensos dan TNP2K). Selanjutnya sejak 2014, TNP2K telah melakukan berbagai penelitian dan beberapa proyek percontohan yang menunjukkan kontribusi positif fintech terhadap pembayaran G2P di Indonesia, seperti program bantuan sosial Elpiji 3 kg untuk 14 ribu rumah tangga di 6 provinsi menggunakan teknologi berbasis blockchain biometrik (2018-19); perluasan program sembako non tunai dengan 4 opsi pembayaran yang berbeda: kartu sim, NFC, kartu, dan kode QR (2016); serta adopsi rekening ponsel dalam program Simpanan Keluarga Sejahtera (2014).

Guna mendukung efektivitas penyaluran program bantuan sosial pemerintah, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan pemerintah daerah (PEMDA) terus melakukan perbaikan ketepatan status penerima bantuan. Melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang merupakan basis data yang dipakai untuk penyaluran bansos secara nasional, Dirjen Dukcapil memadankan data kependudukan miliknya berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), dengan penerima bantuan pada DTKS yang diyakini keberadaannya berdasarkan NIK, sehingga penyaluran diyakini tepat sasaran.

Menyadari pentingnya untuk memodernisasi pembayaran G2P, khususnya selama pandemi COVID-19, AFTECH telah secara aktif melakukan diskusi dengan pemangku kepentingan utama pemerintah Kemenko PMK, BAPPENAS, TNP2K, Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Riset & Teknologi/BRIN, Bank Indonesia dan OJK; serta Pemerintah Provinsi. “Tujuan advokasi AFTECH terkait G2P payment adalah untuk mendukung partisipasi fintech dalam optimalisasi penyaluran program bantuan sosial”, ujar Ketua Harian AFTECH Mercy Simorangkir.

AFTECH menyelenggarakan Webinar dengan tema “G2P Payment 4.0: Fintech & Optimalisasi Penyaluran Program Bantuan Sosial Pemerintah” sebagai bentuk partisipasi aktif industri untuk mendorong optimalisasi penyaluran dana bantuan pemerintah melalui adopsi teknologi keuangan (fintech). Acara ini  dihadiri oleh figur penting seperti Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh (Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI), Andi ZA Dulung (Staff Ahli Menteri bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI), Muhammad Cholifihani (Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial, Kementerian PPN/BAPPENAS RI), Elan Satriawan (Kepala Kelompok Kerja Kebijakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan/TNP2K) dan Haryati Lawidjaja (Direktur Utama PT Fintek Karya Nusantara/LinkAja). Acara juga dihadiri oleh Vincent Iswara (CEO Dana) selaku moderator diskusi yang menutup acara dengan komitmen tinggi dari fintech untuk mendukung optimalisasi penyaluran program bantuan sosial Pemerintah.

Tentang AFTECH

Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH) telah secara resmi ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD) – atau Self-Regulatory Organization (SRO) pada tanggal 9 Agustus 2019, berdasarkan Surat Penunjukan Nomor S-2/D.02/2019. AFTECH saat ini memiliki 346 perusahaan anggota, yang terdiri dari 307 perusahaan FinTech, 24 perusahaan keuangan, 6 mitra riset, 5 mitra teknologi, 4 mitra universitas. Untuk info lebih lanjut tentang AFTECH, lihat http://www.fintech.id dan kunjungi kami di Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram dan YouTube.