Bahkan Kepala Negara juga merinci ada beberapa kerja besar yang perlu dilakukan untuk menopang kebutuhan ekosistem ekonomi digital.“Memang butuh kerja besar, infrastruktur digital, justru kita butuh fiberoptic, butuh microwave link, butuh satelit,  butuh BTS (base transceiver station). Butuh semuanya! Butuh infrastruktur hilirnya, (kemudian) Pusat Data (data center),” paparnya.

Namun demikian, Presiden mengingatkan agar semua itu harus disiapkan dan diselesaikan dalam waktu cepat.  “Kita hanya punya waktu dua tahun untuk menyiapkan ini.  Regulasi terlambat terus, fintechnya sudah lari regulasinya belum ada. Kerja, kerja dengan kecepatan yang kita perlukan. Ini juga harus disiapkan dan saya berikan target 2 tahun. Kalau lepas 2 tahun sudah kita akan kalah dari negara lainnnya,” tegas Kepala Negara.

Unggulan

Sebelumnya dalam peluncuran Program DLA akhir Oktober lalu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan Program itu memfasilitasi interaksi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam eksositem digital nasional maupun global.

“Agar ecosystem exposure ini dapat bermuara pada penyusunan berbagai kebijakan maupun strategi, yang dapat semakin mendukung pengembangan ekosistem digital di Indonesia,” ujarnya.

Menurut Menteri Johnny, pelatihan DLA merupakan program unggulan sebagai manifestasi dari kerja sama triple helix antara unsur pemerintah, pelaku bisnis, serta akademisi dalam mendorong akselerasi transformasi digital di Indonesia.

“Untuk itu, Digital Leadership Academy dirancang khusus bagi level pimpinan di sektor publik, yakni kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, TNI/Polri, Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD di seluruh Indonesia, pemerintah daerah, perguruan tinggi, BUMN/BUMD, serta sektor privat (swasta),” jelasnya.

Menkominfo mengharpkan peserta Program DLA akan menjadi unggulan bangsa untuk bersama-sama dengan pemerintah mendorong transformasi digital nasional.

“Awardee atau peserta pelatihan mendapatkan pengalaman, wawasan, dan jejaring kolaborasi terbaik yang nantinya dapat berkontribusi bagi bangsa dan negara tercinta kita, Indonesia,” ungkapnya.

Program DLA merupakan pelatihan untuk pimpinan lembaga dari sektor publik dan sektor privat. Bekerja sama dengan National University of Singapore (NUS), Tsinghua University, University of Oxford, dan Harvard University, program itu ditujukan untuk  meningkatkan kompetensi digital pemimpin lembaga pemerintah dan swasta di Indonesia.

Setiap peserta akan mempelajari kebijakan publik di bidang transformasi digital, smart city, bisnis digital, hingga kepemimpinan digital.  Program ini telah berjalan dengan 150 orang peserta dari ASN kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, TNI/Polri, anggota DPR/DPD/DPRD, akademi, serta C-Level dari sektor privat. Informasi pelatihan yang terbagi dalam 5 Batch itu bisa diakses melalui laman web digileader.kominfo.go.id.