Percepat Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di ASEAN, Tingkatkan Digitalisasi Ekonomi & Pemulihan Inklusif Gender
Jakarta, 7 Oktober 2021 - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga menekankan pentingnya menguatkan pemberdayaan perempuan melalui ekonomi digital dan inklusi keuangan untuk memulihkan ekonomi bangsa maupun global khususnya di kawasan ASEAN pasca pandemi Covid-19.
“Indonesia adalah negara anggota ASEAN dengan jumlah populasi terbanyak, dimana perempuan mengisi hampir setengahnya. Dari jumlah perempuan tersebut, 54 persen di antaranya berada pada usia produktif. Oleh karenanya, perempuan berpotensi besar terhadap pertumbuhan ekonomi jika diberikan kesempatan luas dan dukungan yang baik,” ungkap Menteri Bintang dalam Webinar Internasional Road to ASEAN Ministerial Meeting on Women: ‘Women’s Participation in the Digital Economy’ yang dilaksanakan Kemen PPPA bekerjasama dengan MicroSave Consulting (MSC).
Menteri Bintang menjelaskan dalam menghadapi berbagai dampak dari pandemi Covid-19, sangat penting bagi perempuan untuk melakukan strategi dalam mempertahankan usahanya melalui pemanfaatan digitalisasi.
“Dengan perkembangan ekonomi digital yang dialami dunia, kita menyadari bahwa internet adalah kesempatan untuk meningkatkan usaha. Data menunjukkan 54 persen wirausaha mikro yang dimiliki perempuan sudah menggunakan internet, dibandingkan dengan 39 persen wirausaha mikro yang dimiliki laki-laki,” tambah Menteri Bintang.
Di samping itu, Menteri Bintang menuturkan perempuan juga mengambil langkah strategis dalam melakukan diversifikasi produk. Data menunjukkan pelaku usaha mikro perempuan lebih sigap dalam melakukan variasi dan berpindah sektor, lokasi atau produk, dibandingkan dengan pelaku usaha laki-laki.
“Dalam hal literasi finansial, kami mempunyai tren positif dimana ada peningkatan kepemilikan akun yang setara yaitu sebesar 6 persen antara perempuan dan laki-laki. Pada tahun lalu, juga terdapat peningkatan penggunaan jasa finansial pada perempuan. Hal ini merupakan awal yang baik bagi kami untuk mendorong inklusi finansial menuju kesetaraan gender dalam sektor tersebut,” tutur Menteri Bintang.
Kemen PPPA secara serius melakukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan peran perempuan khususnya di bidang ekonomi, di antaranya melalui salah satu program prioritas yang merupakan arahan Presiden RI, Joko Widodo yaitu meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender.
“Dalam menjalankan program prioritas pertama ini, Kemen PPPA telah menjalankan beberapa strategi, yaitu menetapkan gender sebagai isu sentral dalam Strategi Nasional Inklusi Finansial; berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait seperti kementerian/lembaga, sektor pembangunan, sektor swasta, lembaga masyarakat, dan akademisi untuk memfasilitasi pelatihan wirausaha yang sensitif gender dan pendampingan usaha; mendukung UMKM perempuan untuk bertahan dengan pandemi global saat ini; dan mendukung akses terhadap kredit bunga rendah,” jelas Menteri Bintang.
Dalam konteks pemberdayaan digital, Kemen PPPA telah berkolaborasi dengan sektor swasta untuk menyediakan pelatihan digital bagi wirausaha perempuan. “Kami juga memberikan pelatihan literasi digital dan usaha bagi perempuan pelaku industri rumahan, termasuk peningkatan keahlian operasional, dan akses terhadap pasar baru,” ujar Menteri Bintang.
Di samping itu, Pemerintah Indonesia juga memiliki berbagai program pemberdayaan perempuan yang difokuskan kepada perempuan kepala keluarga, perempuan penyintas bencana dan kekerasan. Hal ini dilakukan melalui sinergi dengan PT. PNM Persero untuk memberikan pendanaan dan pendampingan demi mencapai lima isu prioritas terkait perempuan dan anak.