Adapun realisasi TKD terdiri dari Dana Perimbangan sebesar Rp120,05 triliun (16,57 persen dari target APBN 2019), Dana Insentif Daerah (DID) mencapai Rp0,92 triliun (9,21 persen target APBN 2019), dan Dana Otonomi Khusus dan Keistimewaan DIY sebesar Rp0,18 triliun (15,00 persen dari target APBN 2019). Realisasi TKD sampai dengan akhir Februari 2019 tersebut lebih tinggi Rp4,92 triliun atau tumbuh sekitar 4,23 persen (yoy) bila dibandingkan realisasi TKD pada periode yang sama tahun 2018. Tingginya realisasi TKD sampai dengan Februari 2019 tersebut terutama disebabkan karena: (1) penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) yang lebih tinggi 4,30 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2018; (2) realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang meningkat sekitar 19,44 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2018 karena adanya peningkatan realisasi pada DBH SDA; serta (3) meningkatnya realisasi DID karena adanya penyaluran yang lebih cepat hingga bulan Februari 2019.

Lebih lanjut, realisasi defisit APBN hingga akhir Februari 2019 mencapai Rp54,61 triliun atau sekitar 0,34 persen Produk Domestik Bruto (PDB). Realisasi defisit tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi defisit pada periode tahun sebelumnya, baik secara nominal maupun persentase terhadap PDB. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah yang senantiasa menjaga kredibilitas APBN dengan pengelolaan yang pruden dan berkelanjutan, sebagaimana diapresiasi lembaga pemeringkat Fitch yang memberikan reafirmasi rating BBB/Outlook Stabil untuk Indonesia baru-baru ini.

Pemerintah memanfaatkan momentum kinerja APBN yang semakin membaik untuk mendukung optimalnya pertumbuhan ekonomi. Pemerintah berkomitmen melanjutkan pembangunan fundamental yang kuat bagi perekonomian Indonesia untuk dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan dapat tetap bertahan (resilient) terhadap volatilitas ekonomi yang berpotensi mempengaruhi ekonomi Indonesia.