Sedangkan di Inspektorat Jenderal, kegiatan prioritasnya meliputi audit kinerja unit pusat, unit vertikal, dan audit Dana Dekonsentrasi, consulting dan pengawalan pelaksanaan program dan kegiatan kementerian, serta reviu terhadap Laporan Keuangan-BMN, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) dan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN).

Adapun usulan penambahan pagu disampaikan untuk pelaksanaan beberapa kegiatan, antara lain pembangunan Indonesia Manufacturing Center, penumbuhkembangan Wira Usaha Baru (WUB), penyediaan lahan KI 50 Hektare serta fasilitasi dan pendampingan proyek Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) KI Teluk Bintuni, pelatihan SDM industri di daerah, serta pembangunan Pusat Industri Digital Indonesia (PIDI) 4.0, pengadaan peralatan, up-skilling dan reskilling.

Selanjutnya, pembangunan Material Center IKM, neraca komoditas (material center, verifikasi data, dan infrastruktur daerah), pengadaan infrastruktur pendukung Program Pengendalian IMEI (International Mobile Equipment Identity), kampanye dan fasilitasi sertifikasi halal produk industri, pembinaan dan penguatan kerja sama internasional melalui Atase Perindustrian di Beijing dan Seoul, serta pembinaan dan penumbuhan industri porang.“Kemudian, kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja Kemenperin, serta penguatan SNI wajib,” papar Menperin.

Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI Eddy Soeparno menyampaikan, Komisi VII DPR RI penyetujui Pagu Definitif RKA-KL Kementerian Perindustrian RI tahun anggaran 2022. “Kami juga meminta Kemenperin untuk meningkatkan serapan anggaran TA 2021,” ujar Eddy. Selanjutnya, pagu definitif tersebut akan diteruskan ke Badan Anggaran DPR.

Menanggapi hal tersebut, Menperin menyampaikan apresiasi kepada Komisi VII DPR RI atas dukungan terhadap penambahan anggaran Kemenperin di tahun anggaran 2022. “Penambahan anggaran hendaknya dilihat sebagai investasi yang hasilnya adalah kontribusi dari sektor manufaktur, yaitu PDB,” ujarnya.