Kesembilan, insentif untuk investasi teknologi. Pemerintah akan mendesain ulang rencana insentif adopsi teknologi, seperti subsidi, potongan pajak perusahaan, dan pengecualian bea pajak impor bagi perusahaan yang berkomitmen untuk menerapkan teknologi industri 4.0. Selain itu, Indonesia akan meluncurkan dana investasi negara untuk dukungan pendanaan tambahan bagi kegiatan investasi dan inovasi di bidang teknologi canggih.

Dan, langkah kesepuluh adalah harmonisasi aturan dan kebijakan. Indonesia berkomitmen melakukan harmonisasi aturan dan kebijakan untuk mendukung daya saing industri dan memastikan koordinasi pembuat kebijakan yang erat antara kementerian dan lembaga terkait dengan pemerintah daerah.

Peringkat keempat dunia

Pada kesempatan yang sama, Menperin mengaku optimistis, Indonesia akan menjadi negara maju dalam beberapa dekade mendatang. Bahkan, Indonesia diprediksi bisa menembus peringkat keempat dunia sebagai negara dengan perekonomian terbesar pada tahun 2050.

“Proyeksi itu berdasarkan hasil dari survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga riset kelas dunia. Jadi, Indonesia akan keluar dari middle income trap dan menjadi negara maju pada tahun 2030, dengan posisi ketujuh di dunia. Dilanjutkan, tahun 2050, Indonesia akan mampu naik peringkat menjadi keempat di dunia. Ini momentum 100 tahun pascakemerdekaan,” paparnya.

Airlangga menjelaskan, target tersebut bakal tercapai apabila Indonesia bisa mamanfaatkan adanya bonus demografi pada tahun 2020-2030. Dengan dominannya jumlah penduduk yang berusia produktif, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kompetensi mereka melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan vokasi yang sesuai kebutuhan dunia industri saat ini.

“Dengan banyaknya jumlah penduduk yang ada di Indonesia, merupakan suatu berkah yang harus dimaksimalkan dan disyukuri," ujarnya. Airlangga meyakini, melalui pelaksanaan 10 prioritas nasional di dalam peta jalan Making Indonesia 4.0, dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menperin juga memastikan, Making Indonesia 4.0 juga memprioritaskan pengembangan industri kecil dan menengah (IKM). Hal ini yang membuat Presiden Joko Widodo antusias dan optimistis terhadap penerapan Revolusi Industri 4.0. “Pak Jokowi tanya bagaimana kita sikapi ekonomi digital ini? Saya katakan, kita punya program untuk dorong IKM,” terang Airlangga.

Agar IKM nasional memanfaatkan teknologi digital, Kemenperin telah membuat fasilitasnya melalui e-Smart IKM.Hingga saat ini sebanyak 1.730 pelaku IKM telah mengikuti workshop e-Smart IKM.Sampai tahun 2019, Kemenperin menargetkan dapat mengajak 10 ribu pelaku IKMseluruh Indonesia untuk mengikuti lokakarya tersebut.

Menperin menegaskan, di era digital saat ini, hal yang terpenting itu adalah harus melakukan inovasi. Dalam hal ini, Kemenperin tengah berupaya membangun ekosistem inovasi melalui kolaborasi lintas sektor, di antaranya melibatkan pihak pemerintah, akademisi, dan pelaku industri.

Maka itu, dalam upaya membangun kemampuan inovasi, diharapkan peran dari lembaga litbang yang ada di seluruh Indonesia dapat menjadi penyokong utama terbentuknya ekosistem inovasi yang melahirkan riset-riset berkualitas dan memberi manfaat bagi industri nasional.