“Nawacita ke-3 ini sedang berlangsung, buktinya seorang Bupati daerah pinggiran sudah mengucapkan terima kasih kepada 17 Kementerian/Lembaga kan artinya sudah banyak yang dilakukan pemerintah pusat kepada daerah pinggiran,” ungkap Wiranto.

Sebagai ilustrasi, Wiranto yang menjadi Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyebutkan mengapa wilayah perbatasan harus turut diperhatikan pembangunannya.

"Ibarat buah-buahan yang pasti keras kulitnya untuk melindungi isi di dalamnya, sama halnya dengan negara pun yang diharapkan dapat memperkuat wilayah perbatasan agar bisa melindungi keseluruhan isi negara tersebut. Sebagai negara pun harusnya sama, secara kodrati mengikuti alur bahwa di luar kita harus kuat. Agar semua ancaman yang masuk itu bisa diatasi di luar tanpa perlu masuk,” papar Wiranto.

Menurut Menkopolhukam, membangun dari pinggiran bukanlah hal yang mudah. Apalagi saat ini ancaman yang masuk ke negara Indonesia bukan lagi hanya serangan dari negara lain melainkan ancaman narkoba, human trafficking, radikalisme, terorisme, dan lainnya. Maka dari itu pemerintah pusat hadir membangun dan memperkuat perbatasan dengan total 99 ribu km. “Kalau tidak diawasi, tidak diperkuat, negara kita rapuh,” tambah Wiranto.

Gerbangdutas sudah dilaksanakan sejak tahun 2015 hingga tahun ini diresmikan langsung di Pulau Morotai. Program ini diharapkan mampu mengatasi keterisolasian wilayah perbatasan serta pengembangan perekonomian agar merata dan tidak berbeda jauh dengan wilayah pusat. Walaupun belum sempurna, program ini akan membenahi yang masih kurang dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya. “Tidak mudah tapi mungkin, tidak mudah tapi bisa kita lakukan,” tutup Wiranto.

Hadir dalam program tahunan ini, Menkopolhukam Wiranto, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani, Sekretaris BNPP Suhajar Diantoro, Bupati Pulau Morotai Benny Laos dan jajaran pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai. Dalam kegiatan peresmian Gerbangdutas juga diserahkan berbagai bantuan seperti mobil pelayanan administrasi kependudukan, peralatan pasca panen pengolahan KOPRA, Bantuan Mobil Ambulance dan SpeedBoat, Kartu Asuransi Nelayan hingga bantuan renovasi rumah tidak layak huni oleh Menkopolhukam.