Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yang mengatur antara lain mengenai kegiatan usaha, pendaftaran dan perizinan, mitigasi risiko, pelaporan, dan tata kelola sistem teknologi informasi. Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah dalam mengoptimalkan pemanfaatan ekonomi berbasis elektronik antara lain dengan ditetapkannya Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2017 tanggal 21 Juli 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Teknologi Informasi (Road Map E-Commerce) Tahun 2017-2019.

Direktur Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK, Hendrikus Passagi  menyampaikan bahwa “OJK akan terus melakukan penyesuaian regulasi untuk mendukung perkembangan Fintech Lending dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan kepentingan nasional seperti stabilitas sistem keuangan.” Ia juga menegaskan bahwa, “OJK akan terus bekerja sama dengan AFTECH untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari kehadiran fintech lending atau pendanaan gotong royong on-line sebagai alternatif sumber pendanaan ke-4 selain pendanaan melalui industri perbankan, pasar modal, dan perusahaan pembiayaan yang selama ini telah dikenal secara umum.”

Masyarakat dan pelaku usaha lokal diharapkan dapat terpapar oleh berbagai informasi, program layanan, inisiatif keuangan, studi kasus dan kesempatan untuk mengembangkan jejaring melalui acara yang diisi oleh berbagai kegiatan mulai dari seminar, talkshow, coaching clinic, konsultasi dan pameran yang menampilkan layanan Pinjamwinwin, Crowdo Indonesia, KIMO, Danamas, UangTeman, Akseleran, Investree, Modalku, KlikACC, Koinworks, Pendanaan, TaniFund, Amartha, Karapoto, dan bagian Edukasi dan Perlingdungan Konsumen Kantor Regional 6 OJK Sulawesi Maluku dan Papua.