“Selanjutnya, menyongsong tahun 2022, perlu kita pahami bersama bahwa Target Kinerja Kemenperin akan bisa tercapai melalui pelaksanaan Tata Kelola yang baik, implementasi Manajemen Risiko serta pengendalian atas risiko tersebut,” imbuhnya.

Adapun saat ini risiko terkait antara lain resiliensi pelayanan publik, fraud dan korupsi, pengawasan oleh masyarakat melalui sosial media, manajemen pihak ketiga, dan cybersecurity. “Sehingga setiap pelaksanaan program di Kementerian, perlu dipertimbangkan implementasi manajemen risiko pada lima hal tersebut,” lanjutnya.

Menurut Masrokhan, pembenahan di lingkungan APIP terus dilakukan, salah satunya melalui penandatanganan Piagam Pengawasan Intern (Internal Audit Charter) yang selanjutnya akan ditetapkan sebagai “Bali Commitment” sebagai bentuk komitmen bersama antara Inspektorat Jenderal dengan stakeholder di Kementerian Perindustrian.

Bali Commitmentselanjutnya akan dituangkan dalam kebijakan pengawasan tahun 2022 sebagai rujukan utama melakukan pengawasan tahunan yang disusun berdasarkan profil risiko pada setiap satker.

”Penguatan pengawasan akan mampu meningkatkan  penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) pada masing-masing instansi pemerintah. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional,” pungkas Irjen Kemenperin.