Oleh karena itu , Anna menilai Lagi lagi sang Profesor kurang paham tentang data impor pangan, tanpa menganalisis lebih mendalam. Faktanya pada tahun 2016 dan 2017 Indonesia tidak impor beras medium. Sejak tahun 2016 Pemerintah tidak mengeluarkan ijin impor beras medium.

"Bila tidak percaya silakan dicek sendiri ke Kementerian Perdagangan.  Impor beras medium pada awal tahun 2016 itu merupakan luncuran dari kontrak impor beras BULOG tahun 2015," bebernya.

Sesuai data BPS, impor beras Januari-Juli 2017 sebesar 188,6 ribu ton itu adalah bukan beras medium, tetapi beras pecah 100% sebesar 185 ribu ton dan sisanya berupa benih dan beras khusus yang tidak diproduksi di dalam negeri. 

"Jadi sejak 2016 hingga sekarang Indonesia tidak impor beras, ya Profesor jangan kecewa bila faktanya sudah swasembada beras," ujar Anna.

Kemudian, Sang Profesor pada artikel Kompas mengatakan bahwa masyarakat awam perlu mempersiapkan mental jika ternyata Indonesia masih akan impor beras lagi, maka statemen Profesor bisa membuat resah publik.

"Saya yakinkan bahwa Indonesia tidak akan impor beras medium," ucap Anna.

Terkait kesejahteraan petani yang sebagian besar tinggal di pedesaan, Anna menyarankan agar lebih relevan menggunakan data kemiskinan di pedesaan. Tidak benar bila petani dibilang semakin miskin.

"Buktinya data BPS menunjukan angka kemiskinan di pedesaan turun 842 ribu  orang atau minus 4,7 persen yakni semula  penduduk miskin di pedesaan Maret 2015 sebanyak 17,94 juta jiwa turun Maret 2017 menjadi 17,10 juta jiwa," lanjut Anna.

Tentang kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET), Anna menilai terlihat tulisan sang Profesor  menggunakan tulisan 1 sampai 2 bulan yang lalu, sehingga sudah ketinggalan. Pasalnya, saat ini sudah diterbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/2017 yang mengatur penetapan HET Beras serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/2017 mengatur kelas mutu beras.

Kebijakan ini merupakan langkah berani yang ditunggu-tunggu publik.  Dampaknya konsumen tidak akan lagi membeli beras dengan harga mahal. Dapat dipastikan harga beras stabil dan tidak menekan harga petani karena petani sudah dilindungi dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

"Karena itu, nampaknya Sang Profesor Bustanul sudah mulai pikun. Saran Saya, sang Profesor agar cermat dalam menganalisis data perberasan sehingga tidak berdampak yang mungkin meresahkan publik.  Sebaiknya sang Profesor memberikan saran konstruktif untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani," demikian pungkasnya.