Sementara itu, di industri otomotif, Sekjen Kemenperin menilai kinerja sektor tersebut mulai bergerak naik signifikan dibanding 20 tahun lalu. Hal ini seiring terjadinya peningkatan investasi di dalam negeri, di mana sejumlah produsen global menjadikan Indonesia basis produksinya untuk mengisi pasar ekspor.

“Saat ini perkembangan teknologinya pun terus berkembang, seperti pada pengaruh mesinnya terhadap lingkungan. Maka itu, pengembangan kendaraan listrik menjadi prioritas ke depannya. Jadi, nanti ada aturan mengenai PPnBM yang didasarkan pada emisi yang dikeluarkan. Kalau emisinya rendah, PPnBM-nya akan rendah,” jelasnya.

Sigit menegaskan, pemerintah telah menyusun langkah strategis untuk menggenjot kinerja lima sektor tersebut, yang tertuang di dalam peta jalan Making Indonesia 4.0. Peta jalan ini diyakini akan dapat mewujudkan visi Indonesia menjadi negara 10 besar yang memiliki perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030.

“Kami juga optimistis, implementasi industri 4.0, akan mengoptimalkan potensi-potensi lainnya seperti penambahan pertumbuhan ekonomi sekitar 1-2 persen, peningkatan kontribusi sektor terhadap PDB hingga 25% pada 2030, peningkatan net export hingga 10%, serta mengisi kebutuhan tenaga kerja yang melek digital hingga 17 juta orang untuk mendorong peningkatan nilai tambah terhadap PDB nasional hingga USD150 Miliar pada 2025,” paparnya.

Progres Making Indonesia 4.0

Sebagai tindak lanjut peluncuran Making Indonesia 4.0 oleh Presiden pada April 2018 lalu, Sigit mengatakan, pemerintah telah menjalankan langkah-langkah strategis untuk mendukung percepatan adopsi industri 4.0, antara lain meluncurkan Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) atau indikator penilaian tingkat kesiapan industri di Indonesia dalam menerapkan teknologi era industri 4.0.

Selanjutnya, Indonesia ditunjuk menjadi official partner country pada Hannover Messe 2020 yang merupakan platform strategis untuk mengkampanyekan Making Indonesia 4.0 secara global. “Beberapa waktu lalu, Bapak Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto turut melaksanakan Kick-off pameran teknologi terbesar dunia tersebut yang akan diselenggarakan enam bulan dari sekarang,” ungkapnya.

Kemenperin juga mendorong tumbuhnya bisnis rintisan melalui program Making Indonesia 4.0 Start-Up yang bertujuan menggali ide-ide inovasi dari perusahaan-perusahaan start-up berbasis teknologi yang dapat mendukung pelaku IKM maupun menyuplai teknologi bagi para investor.

Bahkan, untuk memanfaatkan peluang bonus demografi di era industri 4.0, pemerintah berkomitmen menyiapkan SDM industri melalui beragam fasilitas, seperti insentif pajak super melalui Peraturan Pemerintah No. 45/2019 yang memberikan potongan pajak hingga 200% untuk investasi terkait pengembangan pendidikan vokasi, 300% untuk RnD, serta 60% untuk industri padat karya.

Sigit menegaskan, Indonesia menargetkan menjadi manufacturing hub regional dan basis produksi bagi produsen global untuk kebutuhan domestik maupun pasar ekspor. “Beberapa sektor industri yang telah memiliki kedalaman struktur, mulai dari hulu hingga hilir, seperti industri otomotif, tekstil dan pakaian, makanan dan minuman, logam dasar, dan industri kimia,” sebutnya.

Kemenperin mencatat, sektor industri manufaktur masih menjadi pendukung utama ekonomi Indonesia. Hingga Juli 2019, total ekspor produk manufaktur mencapai USD71,67 miliar atau 74,82% dari total ekspor nasional sebesar USD95,79 miliar, sedangkan investasi di sektor ini sebesar Rp104 triliun. Pada triwulan II-2019, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total PDB nasional sebesar 19,52%.

“Secara global, kinerja sektor manufaktur kita menunjukkan arah perkembangan yang cukup baik. Berdasarkan publikasi UNIDO, peringkat daya saing sektor industri Indonesia menunjukkan tren yang cukup baik sehingga mampu berada di urutan ke-38 pada tahun 2018 dari 150 negara,” paparnya.