Menurut Airlangga, peningkatan kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga berperan penting dalam menjaga tata kelola anggaran melalui perubahan paradigma pengawasan dari watchdog menjadi konsultan, penyelesaian tindak lanjut temuan BPK, serta penjaminan mutu melalui pengkajian oleh APIP. “Terakhir adalah pelaksanaan manajemen aset yang optimal,” ujarnya.

Hingga 1 September 2018, penyerapan anggaran Kemenperin mencapai Rp1,27 triliun atau 44,72 persen dari pagu anggaran sebesar Rp2,84 triliun. Untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran tersebut, Kemenperinmelakukan realokasi anggaran Rp53,9 miliar.

“Komisi VI DPR telah menyetujui usulan realokasi anggaran itu, yang akan digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan prioritas dalam rangka mendukung implementasi Making Indonesia 4.0 dan pengembangan kawasan industri di Teluk Bintuni melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU),” tutur Menperin.

Sementara itu, postur anggaran Kemenperin pada tahun 2019 akan lebih diprioritisaskan pada program pengembangan SDM sesuai kebijakan pemerintah saat ini. “Kegiatan yang nanti dilakukan, antara lain program pendidikan vokasi untuk menghasilkan 1 juta SDM kompeten dalam mendukung implementasi industri 4.0,” tegasnya.