“Revolusi industri 4.0 menjadi bagian akselerasi kebijakan publik yang diharapkan mampu merevitalisasi sektor manufaktur, meningkatkan nilai ekspor, memperbaiki kondisi keuangan negara, serta meningkatkan pasar tenaga kerja,” paparnya.

Airlangga mengungkapkan, revolusi industri 4.0 juga membawa transformasi masif pada kebutuhan tenaga kerja. “Dengan kebutuhan tenaga kerja yang kompeten dalam teknologi informasi dan komunikasi, karena itu Kemenperin mendorong angkatan kerja yang ada saat ini untuk di-reskilling maupun upskilling,” ungkapnya.

Sebagai contoh, angkatan kerja perlu memiliki kemampuan penguasaan data, Artificial Intelligent (AI), serta internet of things (IoT) yang meliputi perangkat, jaringan, dan aplikasi. Selain itu, SDM industri juga dapat dibekali dengan kemampuan lain melalui program reskilling, misalnya di aspek manajerial. “Di era industri 4.0, dibutuhkan pengelola inovasi dan perubahan, karenanya kami juga melakukan pelatihan manajer transformasi,” ujar Menperin.

Kemenperin memiliki sejumlah program pendidikan vokasi untuk mengakomodasi kebutuhan tenaga kerja industri, yakni dengan program vokasi link & match dengan industri, diklat 3in1, sertifikasi tenaga kerja industri, pembangunan politeknik di kawasan industri, dan penerapan inovasi industri 4.0.

“Dengan skema Skills for Competitiveness (S4C) pada tahun 2020-2024, target Kemenperin adalah membuat 175 politeknik, memperkuat 2.612 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan targetnya mampu menghasilkan 1,5 juta tenaga kerja terampil,” tandasnya.