Guna mempercepat pembangunan dan peningkatan daya saing kawasan industri di JIIPE, Kemenperin bersama pemangku kepentingan terkait terus melakukan langkah sinergi,terutama dengan Kementerian Perhubungan. “Pemerintah selalu memberikan dukungan terhadap pengembangan kawasan industri melalui penyediaan infrastruktur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian,” lanjut Menperin.

Misalnya, terkait dengan infrastruktur pelabuhan, Terminal Manyar Pelabuhan Gresik yang merupakan bagian dari kawasan industri JIIPE, telah dirancang dengan multipurpose yang mampu memfasilitasi bongkar muat curah kering, curah cair, general cargo dan peti kemas. Terminal Manyar mampu disandari oleh kapal-kapal berukuran besar hingga 100.000 DWT.

Untuk mendukung beroperasinya kawasan industri JIIPE juga masih dibutuhkan penambahan dan peningkatan beberapa infrastruktur seperti pelebaran Jalan Daendels, penyambungan rel kereta api sepanjang 11 km dari Stasiun Duduk Sampeyan sampai masuk ke lokasi JIIPE, dan diharapkan jalantol Krian-Legundi-Bunder-Manyar bisa terkoneksi dengan JIIPE. “Kami mengharapkan kementerian teknis terkait untuk mendukung penambahan dan peningkatan infrastruktur tersebut,” tegas Airlangga.

Beroperasinya kawasan industri JIIPE diresmikan secara langsungoleh Presiden Joko Widodo dengan didampingi Menperin AirlanggaHartarto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Presiden Direktur AKR Corporindo Tbk. Haryanto Adikoesoemo, dan Direktur Utama Pelindo III Ari Ashkara.

Semakin banyak

Presiden memberikan apresiasi terhadap pembangunan kawasan industri JIIPE yang terintegrasi, dengan dilengkapi pelabuhan dan tersedianya pembangkit tenaga listrik. “Saya ingin agar kawasan-kawasan industri seperti ini semakin banyak dibuka di negara kita, sehingga akan membuka lapangan pekerjaan yang semakin banyak di negara kita,” tegasnya.

Selain itu, Kepala Negara mengaku senang dan menyambut baik upaya JIIPE yang bekerja sama dengan pondok pesantren. “Saya berharap pimpinan-pimpinan perusahaan lain bisa melihat cara kerja sama yang telah dilakukan oleh JIIPE ini, agar juga bisa di-fotocopy,” ujarnya.

Presiden meyakini, santri-santri dari pondok pesantren itu pintar-pintar dan terpenting akhlaknya bagus-bagus. Karena itu, ia mendorong perusahaan-perusahaan untuk merekrut sumber daya manusia (SDM) dari pondok pesantren. “Kalau mereka belum siap, berikan training, vocational training dan pelatihan-pelatihan lainnya, seperti menggunakan komputer dan mengoperasikan mesin modern,” tuturnya.

Jokowi menambahkan, perusahaan-perusahaan yang berada di kawasan industri dapat menggandeng industri kecil dan menengah di sekitarnya. “Industri kecil di daerah-daerah, bisa diajak kerja sama. Modelnya bisa anak angkat atau bapak angkat,” jelasnya.

Menurutnya, sinergi tersebut merupakan implementasi ekonomi Pancasila yang perlu dikembangkan. “Jadi, nggak ada ruginya narik yang kecil, narik yang sedang. Sebab, itu akan menumbuhkan ekonomi lokal atau daerah,” paparnya.

Presiden pun mengimbau agar setiap pembangunan kawasan industri dan pendirian pabrik perlu diberi kemudahan. “Saya ingin proyek ini dikawal. Jangan sampai ada pihak-pihak yang menghambat, seperti mengenai pembebasan lahan. Karena ini nantinya dapat menyerap banyak tenaga kerja. Tunggu akhir Maret ini, semuanya akan saya obrak-abrik,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, diresmikan juga sebanyak 11 kapal Kementerian Perhubungan dalam rangka mendukung program Tol Laut, yaitu satu unit Kapal Perintis ukuran 2.000 GT, lima unit kapal perintis ukuran 1.200 GT, dua unit kapal kontainer 100 TEUs (Twenty Foot Equivalent Units), satu kapal ternak kapasitas ternak 500 ekor, satu unit kapal kelas I kenavigasian,serta satu unit kapal latih untuk mendukung kegiatan belajar siswa di Politeknik Pelayaran Surabaya.

Berperan strategis

Menperin menambahkan, kawasan industri memiliki peran strategis sebagai salah satu upaya dalam percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri di Indonesia.Hal inisangat relevan dengan Nawacita untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan melalui peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing.

“Pembangunan kawasan industri juga merupakan langkah pemerintah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dalam negeri serta mewujudkan Indonesia sentris,” tegasnya. Sebanyak 10 kawasan industri ditargetkan terbangun hingga tahun 2019 sesuai program Nawacita. Saat ini, 10 kawasan industri baru sudah beroperasi. Bahkan, ada tiga tambahan kawasan industri yang menyusul selesai pembangunannya pada tahun 2018.

Menteri Airlangga menargetkan, pada tahun 2018, nilai investasi yang bisa ditarik dari 13 kawasan industri akan mencapai Rp250,7 triliun. Ke-13 kawasan industri (KI) tersebut, yaitu KI Morowali, Sulawesi Tengah, KI atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Sumatera Utara, KI Bantaeng, Sulawesi Selatan, KI JIIPE Gresik, Jawa Timur, KI Kendal, Jawa Tengah, dan KI Wilmar Serang, Banten.

Selanjutnya, KI Dumai, Riau, KI Konawe, Sulawesi Tenggara, KI/KEK Palu, Sulawesi Tengah, KI/KEK Bitung, Sulawesi Utara, KI Ketapang, Kalimantan Barat, KI/KEK Lhokseumawe, Aceh, dan KI Tanjung Buton, Riau. “Kami juga telah memfasilitasi pembangunan politeknik atau akademi komunitas di kawasan industri guna mempermudah penyerapan tenaga kerja sesuai kebutuhan perusahaan-perusahaan di dalamnya,” kata Airlangga.

Bahkan, pemerintah juga sudah memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan untuk mendorong peningkatan investasi pembangunan kawasan industri seperti fasilitas perpajakan dan kepabeanan, serta pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak dan Retribusi berupa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB).

Selanjutnya, kemudahan pembangunan dan pengelolaan tenaga listrik untuk kebutuhan sendiri dan industri di dalam Kawasan Industri, penetapan Objek Vital Nasional Sektor Industri (OVNI) dan Kawasan Berikat/Pusat Logistik Berikat, serta program Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK).

Menperin menyampaikan, pemerintah berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif serta memberikan kemudahan berbisnis kepada pelaku usaha di Indonesia. “Pemerintah telah meluncurkan beberapa paket kebijakan ekonomi, di antaranya guna meningkatkan daya saing industri. Selain itu, melalui kebijakan deregulasi disertai dengan mempermudah persyaratan dan perizinan,” ungkapnya.

Industri manufaktur nasional menunjukkan kinerja yang semakin agresif, dengan upayanya melakukan peningkatan pada ekspansi dan penyerapan tenaga kerja. Hal ini berdasarkan laporan indeks manajer pembelian (purchasing manager index/PMI) yang dirilis Nikkei dan Markit, PMI manufaktur Indonesia naik dari 49,9 pada bulan Januari menjadi di posisi 51,4 pada Februari 2018.

PMI di atas 50 ini kembali diraih, setelah sebelumnya pada Desember 2017 dan Januari 2018 berada di bawah titik netral tersebut. PMI di atas 50 menandakan manufaktur tengah ekspansif. Bahkan, capaian PMI manufaktur Indonesia di bulan Februari 2018 juga memperlihatkan posisi tertinggi pada kondisi operasional sejak bulan Juni 2016 atau 20 bulan yang lalu.