“Agar mereka menggunakan radionya yang memang sudah legal dan terdata. Untuk apa? Supaya spektrumnya tidak tabrakan dengan aplikasi yang lain. Kominfo mengambil langkah-langkah proaktif dengan menyiapkan mobile license atau izin-izin radionya secara mobile dengan mendekati salah satunya para nelayan,” jelas Menteri Johnny.

Pemanfaatan

Menkominfo mengimbau kepada masyarakat agar menggunakan spektrum frekuensi radion secara legal. Oleh karena itu, Menteri Johnny mendorong setiap orang pengguna spektrum frekuensi radio mendaftarkan secara resmi agar disiapkan spektrum sesuai peruntukannya.

“Sehingga tidak terjadi benturan atau tabrakan atau interference spectrum. Namun demikian, Kominfo akan mengambil tindakan tegas berupa penyitaan dan pemusnahan perangkat-perangkat yang ilegal apabila menggunakan spektrum yang tidak semestinya,” tegasnya.

Menurut Menkominfo, pihaknya bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan hukum lapangan. Namun demikian, Kementerian Kominfo lebih mengedepankan untuk melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat.

“Ini momentum kita untuk sadar bersama bahwa ada satu tata kelola atau tata kehidupan baru di era digital. Di mana ketertiban itu perlu, dimulai dari kesadaran diri pribadi masing-masing. Sadar untuk tidak menggunakan spektrum illegal. Kita butuh satu tata kehidupan baru dengan pola pikir dan cara hidup yang baru yaitu pola pikir dan cara hidup digital,” ajaknya.

Selain, pemanfaatan untuk kebutuhan nelayan, penerbangan, Menteri Johnny menyontohkan pemanfaatan spektrum frekuensi radio untuk keperluan bencana. Menurutnya, penanganan bencana membutuhkan kecepatan pengambilan keputusan dan didukung dengan penggunaan  radio.

“Dalam hal ini kita, Kominfo. bekerjasama dengan ORARI, bekerja sama dengan berbagai kepentingan juga, harus menjaga agar radio-radio frekuensinya tidak terganggu dengan frekuensi yang lain karena membutuhkan kecepatan penanganan dan kecepatan komunikasi,” jelasnya.

Penambahan Armada

Direktur Jenderal Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Ismail menyatakan penguatan monitoring spektrum frekuensi dilakukan dengan pembaruan dan penambahan armada SMFR.

Menurutnya saat ini, Kementerian Kominfo memiliki SMFR yang terdiri dari 39 unit Stasiun Monitor Bergerak untuk melakukan pengawasan dan penangangan gangguan spekrum frekuensi radio. Selain itu, terdapat 139 unit Stasiun Monitor Fixed/Transportable yang igunakan untuk monitoring frekuensi radio dengan diletakkan di suatu tempat dalam waktu yang relatif lama dan dapat dipindahkan ke tempat lain.

“Ada juga 5 unit Stasiun Mon-DF HF (Stasiun Monitor-Direction Finder)  yang digunakan untuk monitoring frekuensi radio pada band High Frequency (HF), serta perangkat portable yang digunakan untuk monitoring, pengukuran parameter teknis dan penanganan gangguan frekuensi radio,” paparnya.

Guna mengoptimalkan monitoring SMFR, Kementerian Kominfo telah melakukan percepatan pembangunan SMFR berdasarkan kebutuhan operasional Unit Pelaksana Teknis dan peremajaan perangkat monitoring dan pengukuran parameter teknis frekuensi radio.

“Semua didasari tugas pokok dan fungsi UPT antara lain; observasi dan monitoring penggunaan frekuensi radio, pengukuran parameter teknis frekuensi radio, penanganan gangguan frekuensi radio, dan penertiban penggunaan frekuensi radio,” tuturnya.

Dirjen SDPPI Kementerian Kominfo merinci, Stasiun Mon-DF  bergerak dibangun pada tahun ini dan hingga kini baru ada 4 unit di Unit Pelaksana Teknis SDPPI  Surabaya, Palu, Mamuju dan Kendari.

“Pembangunan Stasiun Mon-DF bergerak ini akan dilakukan secara bertahap sesuai Roadmap Pembangunan Infrastruktur Sistem Monitoring Frekuensi Radio Tahun 2020-2024 untuk seluruh Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kominfo dan pemilihan kendaraan berdasarkan kendaraan user friendly untuk dioperasikan dan pemeliharaan kendaraan yang relatif mudah,” jelasnya.

Pengecekan Armada Sistem Monitoring Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio 2021 Direktorat Jenderal SDPPI, turut disaksikan oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama serta petugas monitoring UPT SDPPI serta pekerja media.