Adapun, Indonesia masih memperoleh manfaat GSP AS dalam kategori A yang memberikan pemotongan tarif bea masuk di AS untuk 3.500 produk, termasuk sebagian produk agrikultur, tekstil, garmen dan perkayuan. “Namun tidak semua produk ekspor Indonesia memperoleh manfaat GSP AS," ungkapnya.

Shinta memaparkan, berdasarkan laporan GSP AS tahun 2017, Indonesia hanya memperoleh manfaat GSP sebanyak USD1,8 miliar dari total ekspor Indonesia ke AS pada tahun 2016 sebesar USD20 miliar. Itu artinya sebagian besar produk ekspor unggulan Indonesia tidak memperoleh manfaat GSP.

Lebih lanjut, tidak semua produk asal Indonesia yang mendapat manfaat GSP dari AS diekspor ke negara tersebut. Manfaat GSP AS untuk Indonesia akan diberikan hingga Indonesia tidak lagi menjadi penerima GSP AS, dengan kriteria sudah melampaui ambang batas Competitive Need Limitation (CNL) yang ditentukan atau hingga periode program GSP berakhir pada 31 Desember 2020.

Proses evaluasi ini dijadwalkan akan berlangsung hingga akhir tahun 2018. Apabila Indonesia tidak lagi menjadi penerima GSP, produk ekspor Indonesia ke AS yang saat ini menerima GSP akan dikenakan bea masuk normal (MFN) oleh AS seperti sebagian besar produk ekspor Indonesia ke AS.

Menurut Shinta, jika Indonesia tidak mendapatkan perpanjangan insentif tersebut dari AS, kinerja ekspor ke Negeri Paman Sam akan terpengaruh kendati selama ini surplus neraca perdagangan bilateral diraup oleh RI. Salah satu penyebab surplus neraca perdagangan Indonesia terhadap AS senilai USD130 miliar pada 2017 adalah berkat kebijakan GSP berupa pemotongan tarif bea masuk hingga 0 persen.

Jurus Penguatan Industri

Sebelumnya, Menperin menyatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi untuk semakin memperkuat industri di dalam negeri untuk menangkal dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan China, sekaligus menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah depresiasi rupiah. Upaya yang akan ditempuh dalam jangka pendek dan menengah ini disepakati dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Senin (9/7).

“Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa kita akan melakukan optimalisasi tool fiscal. Jadi itu bisa berbentuk bea keluar, bea masuk, maupun harmonisasi daripada bea masuk itu sendiri, agar industri mempunyai daya saing dan mampu meningkatkan ekspor," tutunya.

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan jaminan terhadap ketersediaan bahan baku. Kemudian, memberikan insentif-insentif agar ekspor bisa terus ditingkatkan. Sementara terkait dengan investasi, pemerintah mempertimbangkan memberikan insentif untuk melakukan relokasi pabrik, termasuk juga akan memberikan insentif untuk industri kecil dan menengah IKM).

“Misalnya, di bidang furnitur, nanti SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) itu akan dibiayai atau disubsidi oleh pemerintah," jelas Airlangga. Kemudian juga peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, terutama dalam government procurement, yaitu pemanfaatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), sehingga industri-industri nasional utilisasinya bisa ditingkatkan.

"Termasuk di antaranya mengkaji industri-industri nasional yang bisa utilisasinya ditingkatkan, untuk melakukan ketersediaan bahan baku di dalam negeri. Termasuk korporasi-korporasi seperti di Tuban yang bisa menyediakan baik itu bahan baku Petrokimia maupun BBM (Bahan Bakar Minyak),” ungkapnya.

Ditambahkan Menperin, dalam kesempatan itu Presiden juga menyampaikan terkait dengan biodiesel, dimana penggunaan biodiesel 20 persen, dan sekaligus juga dikaji penggunaan biodiesel ke 30 persen. “Jadi itu akan meningkatkan konsumsi biodiesel sebesar 500.000 ton per tahun. Nah, ini yang Bapak Presiden minta untuk segera dibuatkan kajiannya,” terangnya.

Selain itu, pemerintah juga akan memaksimalkan sektor pariwisata. Akan ada pengembangan airport. “Kemudian juga untuk pengembangan low cost carrier, sehingga pariwisata ini salah satu sektor yang paling cepat bisa digenjot," pungkasnya.