[Indonesia, Jakarta, 7 Juli 2021] Seiring dengan transformasi digital yang berlangsung di semua negara, pemerintah juga telah menggulirkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terpadu guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, serta membangun fondasi teknologi, informasi dan teknologi (TIK) yang terintegrasi, aman dan andal.

Terkait dengan data yang terintegrasi yang menjadi fondasi terbangunnya sistem yang terpadu tersebut, Presiden Republik Indonesia menyampaikan bahwa data yang saat ini menjadi ‘the new oil’ dan memiliki nilai yang lebih dari harga minyak, validitasnya memainkan peran kunci dalam pembangunan dan pembuatan kebijakan nasional di era baru yang serba digital ini.

Untuk mempercepat implementasi kebijakan pemerintah Indonesia dalam pengelolaan data terintegrasi yang juga dikenal dengan Satu Data Indonesia, Asosiasi Big Data Indonesia (ABDI) menyelenggarakan Satu Data Indonesia WebSummit 2021, 6-8 Juli. Acara ini mengusung dua topik yang saling terkait: Integritas, Inklusi dan Tata Kelola Data, serta Pemerintahan Digital (E-Government) untuk Pemulihan Ekonomi. (06/07/2021)

WebSummit yang didukung oleh pemangku kepentingan pemerintah, industri, dan masyarakat sipil ini menghadirkan pembicara utama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian; Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil), Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H.; Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa; Menteri PAN & RB, Tjahyo Kumolo; Duta Besar Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok dan Mongolia, Drs. Djauhari Oratmangoen, Ketua ABDI, Rudi Rusdiah dan President Huawei Cloud & AI Indonesia Business Development, Jason Zhang.

Tujuan utama dari Satu Data Indonesia adalah untuk memungkinkan terselenggaranya aksesibilitas data antar instansi pemerintah serta mendorong transparansi dan akuntabilitas di dalam pemerintahan itu sendiri, memungkinkan terciptanya kebijakan yang lebih tepat sasaran dan meningkatkan pelayanan publik. Penyelenggaraan analitik yang intensif ini membutuhkan pemanfaatan teknologi-teknologi termutakhir dan canggih, seperti solusi berbasis cloud yang dikembangkan oleh Huawei.

Suharso Monoarfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas mengatakan pentingnya kolaborasi dan sinergi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia. Ia mengatakan, sebagai Ketua Dewan Pengarah Satu Data Indonesia, Bappenas bertugas mengordinasikan pelaksanaan Satu Data Indonesia agar data tidak tumpang tindih dan tetap terjaga integritas dan metadatanya baik di tingkat pemerintahan pusat dan daerah. Dalam masa pandemi Covid-19 ini, Menteri Suharso juga mengingatkan kembali pentingnya peran data dalam perumusan kebijakan untuk mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional.

“Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk menciptakan Tata Kelola Data Pemerintah dengan tujuan untuk terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan antar stakeholders.  Data tersebut diharapkan menjadi dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Seperti saat kita bicara data tentang kemiskinan misalnya, mungkin kita bicara mengenai data sebaran, kedalaman, dan keparahan kemiskinan secara statistik. Dengan adanya Satu Data Indonesia, kita berharap bisa menganalisa data spasialnya, di mana saja sebarannya, bagaimana interaksi antar wilayah. Kita juga bisa mengaitkan analisa data statistik dan spasial tersebut, dengan data keuangan negara, baik data APBN dan APBD.

Semua jenis data tersebut, yaitu data statistik, data spasial, data keuangan negara, dan Big Data diharapkan nanti bisa disediakan di portal Satu Data Indonesia. Semua upaya dalam Satu Data Indonesia kuncinya adalah kolaborasi dan sinergi dari seluruh stakeholder tingkat Pemerintah Pusat maupun Daerah, serta pengawalan implementasinya secara nasional oleh Publik.

Kami memberikan apresiasi atas terselenggaranya Websummit Satu Data Indonesia dan e-Government oleh ABDI bersama stakeholders Kementerian, Dirjen Dukcapil, Direktur BRI Dr Indra Utoyo, Wakil Direktur BCA Armand Hartono, CEO Huawei Jacky Chen, NEC,” ujar Menteri Suharso

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., Dirjen Dukcapil, juga menekankan pentingnya Satu Data Indonesia. Dukcapil adalah instansi pemerintah yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Data kependudukan yang dikelola Dukcapil merepresentasi dinamika dan tren demografis yang berperan penting sebagai fondasi bagi pemerintah dalam pembuatan kebijakan.

“Data kependudukan penting untuk perencanaan pembangunan nasional, pelayanan publik, alokasi anggaran, penegakan hukum dan wajib dilindungi untuk kepentingan kedaulatan data bangsa. Upaya menuju terwujudnya integrasi data seperti tertuang dalam kebijakan Satu Data Indonesia akan menjadi landasan bagi transformasi digital Indonesia di semua sektor dan tingkatan, termasuk di tingkat pemerintah.

Saat ini, data kependudukan yang dikelola Dukcapil juga terhubung dengan sektor bisnis seperti e-commerce, asuransi, perbankan, pasar modal, telekomunikasi, dan pendidikan yang memerlukan verifikasi identitas pengguna melalui pengecekan silang dengan database kami.

Selain itu kami juga membutuhkan para SDM yang terampil dalam menggunakan teknologi terkini, oleh karena itu dibutuhkan adanya koloborasi alih pengetahuan TIk dari beberapa institusi global antara lain seperti World Bank, Huawei, Unicef dan lain lain lainnya agar kita tidak tertinggal secara teknologi dibanding negara lainnya serta dapat mengimplementasi sistem e-government dengan sistem yang terbaik dan terdepan,” ujar Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H.

Jason Zhang, President Huawei Cloud & AI Indonesia Business Development, mengatakan, “Merupakan kehormatan bagi Huawei Indonesia mendapatkan kepercayaan dari Dukcapil dan Kementerian Dalam Negeri untuk diperkenankan memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan upaya-upaya penting yang berkontribusi terhadap kebijakan Satu Data Indonesia dan implementasi SPBE di Indonesia.

Implementasi SPBE akan membantu pemerintah untuk merampingkan proses birokrasi, menciptakan transparansi, dan yang terpenting adalah meningkatkan kualitas layanan publik. Kami sangat mendukung inisiatif pemerintah tersebut, karena kami percaya bahwa transformasi digital di seluruh sektor akan terwujud berkatnya.

Huawei juga percaya bahwa kualitas SDM merupakan salah satu kunci kesuksesan yang tak kalah penting. Bersama Huawei Indonesia, Dukcapil sedang berfokus pada peningkatan kualitas SDM agar setiap teknologi termutakhir dapat dimanfaatkan sesuai potensinya.”

Jason menambahkan, “Huawei sangat mendukung gelaran-gelaran edukatif seperti Satu Data Indonesia WebSummit 2021, di mana berbagai pemangku kepentingan dapat berkumpul dan mendiskusikan ide-ide hebat untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional dengan memanfaatkan kekuatan teknologi. Terimakasih kepada pihak ABDI yang telah menggelar acara ini dan kami siap menyambut diskusi-diskusi lanjutan bersama para pemangku kepentingan di masa mendatang.”

Tentang Huawei

Didirikan pada tahun 1987, Huawei adalah penyedia infrastruktur dan perangkat pintar teknologi informasi dan komunikasi (TIK) global terkemuka. Kami berkomitmen untuk menghadirkan digital ke setiap orang, rumah, dan organisasi untuk dunia yang sepenuhnya terhubung dan cerdas. Portofolio produk, solusi, dan layanan menyeluruh Huawei yang kompetitif dan aman.

Melalui kolaborasi terbuka dengan mitra ekosistem, kami menciptakan nilai yang langgeng bagi pelanggan kami, bekerja untuk memberdayakan masyarakat, memperkaya kehidupan rumah tangga, dan menginspirasi inovasi dalam organisasi dalam segala bentuk dan ukuran. Di Huawei, inovasi mengutamakan pelanggan.

Kami berinvestasi besar-besaran dalam penelitian fundamental, berkonsentrasi pada terobosan teknologi yang memajukan dunia. Kami memiliki lebih kurang 197.000 karyawan, dan kami beroperasi di lebih dari 170 negara dan wilayah, melayani lebih dari tiga miliar orang di seluruh dunia. Huawei adalah perusahaan swasta yang sepenuhnya dimiliki oleh para karyawannya.