“Untuk menciptakan market sesuai dengan skala industri, perlu diinisiasi pembuatan laptop dengan standar dan design yang sama khususnya untuk kebutuhan pemerintah yang dapat dilakukan melalui pembentukan Engineering Center,” ujar Agus.

Menurutnya, Engineering Center ini selain untuk memacu produksi laptop, juga dapat digunakan untuk pengembangan industri semikonduktor di dalam negeri. Industri semikonduktor ini akan menjadi produk yang sangat strategis di masa mendatang, terutama di era industri 4.0.

Kemenperin juga bertekad untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri, termasuk untuk sektor TIK di dalam negeri. “Kami bekerja sama dengan pelaku industri TIK untuk berperan aktif dalam melaksanakan program pendidikan vokasi yang link and match serta teaching factory. Dari investasi ini, mereka bisa menikmati super tax deduction sebesar 200 persen,” terangnya.

Permenperin TKDN Laptop

Agus menambahkan, dalam upaya pengoptimalan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) pada produk TIK, telah dirancang tata cara perhitungan TKDN produk elektronika, yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22 Tahun 2020. “Mengikuti perkembangan industri dalam negeri, saat ini sedang difinalkan Permenperin khusus yang akan mengatur tata cara perhitungan TKDN untuk produk laptop,” ungkapnya.

Penyusunan Permenperin tersebut adalah upaya Kemenperin dalam meningkatkan investasi dan tenaga kerja serta mendukung program Bangga Buatan Indonesia. “Sejalan dengan program Bangga Buatan Indonesia, TKDN laptop ini akan mengapresiasi adanya kepemilikan merek dalam negeri yang diharapkan bisa menjadi identitas nasional atau national branding secara global,” imbuhnya.

Menperin pun mengemukakan, sampai saat  ini produk TIK buatan industri dalam negeri sudah semakin berkembang. Hal ini merupakan hasil dari upaya pemerintah dalam memacu investasi dan mengakselerasi pemanfaatan teknologi terkini sesuai implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0.

“Kami terus mendorong pengoptimalan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) agar dapat  memberikan  multiplier  effect  yang  luas  bagi  perekonomian  nasional,  termasuk menggairahkan usaha sektor komponen pendukungnya sehingga memperkuat struktur industri manufaktur di tanah air,” paparnya.

Menperin  menegaskan,  produk  yang  memiliki  nilai  penjumlahan  TKDN  dan  Bobot Manfaat  Perusahaan  (BMP)  di  atas  40%,  telah  memiliki  syarat  untuk  wajib  dibeli, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, BUMN, BUMD maupun swasta yang menggunakan APBN/APBD atau mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara.

“Contohnya, untuk notebook,  sudah  terdapat  14  produk  dalam  negeri  yang  memiliki sertifikat  TKDN,  diproduksi  oleh  enam  produsen  di  tanah  air,  dan  delapan  produk  di antaranya telah memiliki nilai penjumlahan TKDN dan BMP di atas 40%,” tuturnya.

Selain itu, sudah terdapat 62 produk dalam negeri untuk Komputer Tablet yang memiliki sertifikat TKDN, yang diproduksi oleh 13 produsen lokal. Berikutnya, untuk router, sudah terdapat  4  produk  dalam  negeri  yang  memiliki  sertifikat  TKDN,  diproduksi  oleh  empat produsen nasional, dan satu di antaranya memiliki nilai penjumlahan TKDN dan BMP di atas 40%.

Ada pula desktop PC yang saat ini sudah terdapat tiga produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN, yang diproduksi oleh dua produsen lokal. “Tahun  ini  kami  juga memfasilitasi sertifikasi TKDN secara gratis untuk 9.000 produk, dengan minimal TKDN 25%. Satu perusahaan bisa difasilitasi hingga delapan sertifikasi TKDN,” ungkap Agus.