Menteri Keuangan juga menyampaikan keinginan Indonesia menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF) dan meminta sokongan penuh dari negara-negara anggota G20. Keberadaan Indonesia sebagai anggota FATF akan memberikan kontribusi besar kepada dunia dalam pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme (AML/CFT), mengingat posisi Indonesia yang termasuk dalam negara yang strategis di dunia dan mempunyai sistem keuangan yang terbuka. Manfaat terhadap domestik juga sangat besar di mana Indonesia dapat mempersiapkan regulasi terkait AML/CFT sejalan dengan standar internasional, dan juga dapat secara aktif berperan dalam membangun standar global terkait AML/CFT.

G20 di bawah Presidensi Jerman juga mendorong penguatan kerja sama dengan negaranegara di Afrika melalui program “Compact with Africa”. Agenda tersebut bertujuan untuk meningkatkan investasi dari swasta, terutama pada sektor infrastruktur, melalui perbaikan kerangka kerja. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan dukungan Indonesia untuk terlaksananya program Compact with Africa tersebut, dan siap mendorong keterlibatan lebih besar sektor swasta dan BUMN Indonesia untuk memanfaatkan program ini sebagai kesempatan memperluas investasi dan usaha ke benua Afrika. Sementara itu, keterlibatan Pemerintah Indonesia selama ini telah dilakukan melalui program kerja sama selatan-selatan dan triangular serta melalui lembaga keuangan internasional, termasuk peningkatan komitmen Indonesia di International Development Association (IDA)-Bank Dunia. Untuk memperkuat agenda tersebut, Indonesia meminta agar G20 dapat menugaskan Global Infrastructure Hub (GIH) dan Global Infrastructure Connectivity Alliance (GICA) yang digagas oleh Indonesia dan sejumlah negara G20 untuk secara optimal berkontribusi dalam membantu mekanisme dan kesiapan pembiayaan infrastruktur di negara-negera benua Afrika.

Selanjutnya, dibahas juga aliran modal lintas negara yang dianggap dapat menciptakan peluang untuk melakukan diversifikasi investasi dan menunjang pertumbuhan untuk memajukan ekonomi global. Namun, risiko volatilitas aliran modal dapat mengancam stabilitas pasar keuangan yang berujung pada ketidakpastian pertumbuhan ekonomi. G20 pada tahun ini melakukan analisa aliran modal dan mitigasi risiko volatilitas untuk meningkatkan ketahanan perekonomian, khususnya pada sistem keuangan global.

Multilateral Development Banks (MDBs) memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan ketahanan ekonomi. Oleh karena peran tersebut, koordinasi diantara MDBs menjadi salah satu fokus agenda pada G20 tahun ini. Presidensi Jerman mengusulkan adanya prinsip untuk koordinasi efektif antara IMF dan MDBs. Prinsip tersebut didasarkan pada pentingnya MDBs untuk memperhatikan rekomendasi analisa makroekonomi dari IMF dalam memberikan pembiayaan kepada suatu negara, terutama dalam masa kondisi makro ekonomi yang tidak stabil. Melalui koordinasi tersebut diharapkan bantuan pembiayaan dari MDBs dapat mendukung perbaikan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Indonesia, secara khusus, meminta kepastian agar proses koordinasi tersebut tidak dibebankan dalam perhitungan pembiayaan kepada negara miskin dan berkembang.

G20 tetap melanjutkan agenda reformasi regulasi sektor keuangan yang merupakan komitmen G20 tahun-tahun sebelumnya. Isu mengenai keuangan digital juga menjadi pembahasan baru oleh G20 mengingat perkembangan teknologi keuangan yang mendorong 4/4 inovasi keuangan yang bermanfaat positif bagi konsumen. Perkembangan teknologi keuangan juga memerlukan pengawasan secara tepat untuk mencegah ketidakstabilan aliran modal, kejahatan cyber, dan risiko-risiko lainnya.

Penekanan diskusi mengenai agenda green finance diarahkan pada dua isu yaitu tentang Perbaikan dan penyediaan Publicly Available Environmental Data (PAED) dan Enhancing Environmental Analysis (ERA) untuk membantu pembuatan keputusan di sektor keuangan. G20 mendorong proses diskusi tersebut dan usaha untuk mengidentifikasi bentuk dukungan dalam integrasi isu keuangan ke dalam pembuatan keputusan oleh institusi keuangan.

Indonesia bersama Brazil dalam kesempatan kali ini diminta oleh Presidensi Jerman untuk menyampaikan pengalaman atau ‘share experience’ dalam melaksanakan reformasi subsidi BBM. Usaha Indonesia untuk mengurangi subsidi BBM yang tidak efisien dan tidak tepat sasaran menjadi bantuan langsung kepada kelompok miskin dinilai sebagai usaha positif oleh komunitas global. Menteri Keuangan Saudi Arabia menyampaikan keinginannya untuk mempelajari pengalaman Indonesia tersebut, sehubungan dengan masalah yang sama yang dihadapi oleh negaranya. Pada tahun ini, Indonesia mencoba untuk melangkah lebih jauh melalui keinginan untuk melakukan peer review kebijakan reformasi Subsidi BBM. Peer review ini merupakan salah satu sarana antar negara untuk dapat saling bertukar pengalaman dan pengetahuan dalam memperbaiki tata cara reformasi subsidi BBM saat ini.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Keuangan juga melakukan pertemuan bilateral negara anggota G20 lainnya, seperti Perancis, Australia, China, dan Kanada, serta organisasi internasional (OI), seperti OECD. Agenda utama yang dibahas adalah Indonesia meminta dukungan negara negara dan OI tersebut untuk implementasi AEOI dan keanggotaan Indonesia di FATF. Hasil dari negosiasi bilateral tersebut menunjukkan hasil yang positif di mana negara negara dan OI yang ditemui mendukung sepenuhnya keinginan Indonesia tersebut.