“Aspek terakhir adalah akuntabilitas individu yang berkenaan dengan komitmen dan tanggung jawab individu pegawai terhadap pencapaian hasil,” tandasnya. Dalam hal ini, pembangunan profesionalitas dan kapasitas di kalangan pegawai perlu diperkuat agar dalam melaksanakan tugasnya mereka menggunakan prinsip-prinsip keilmuan dan juga pengalaman.

“Mulai tahun ini, Kemenperin akan menyelenggarakan Executive Partnership Program, yaitu program pengembangan kapasitas pegawai yang berbasis pada pengalaman di lapangan dan berorientasi pada pemecahan masalah terkait dengan pembangunan industri manufaktur nasional,” paparnya.

Sekjen Kemenperin berharap, di tahun 2022 inipara Kepala Satuan Kerja dapat mempertahankan kinerja dalam penyerapan anggaran dan sekaligus memastikan pencapaian output dan outcome pada setiap program dan kegiatan. “Terkait dengan penyerapan anggaran, kami akan memantau penyerapan anggaran Semester I Tahun 2022 dengan target serapan anggaran sebesar 50% dan proses pengadaan Barang/Jasa selesai pada bulan Juni Tahun 2022,” tegasnya.

Selain itu, dalam rangka menjaga akuntabilitas kinerja Kemenperin, Dody meminta para pengelola anggaran dan para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar bertindak profesional, tepat waktu dan memberikan output yang bermanfaat dan memahami apa yang menjadi tanggungjawabnya.

“Yang terpenting adalahmonitoring evaluasi tiap waktu sehingga anggaran dimanfaatkan secara maksimal tanpa melupakan target dan tujuan Kemenperin. Oleh karena itu, perlu dikawal oleh Inspektorat Jenderal, sehingga akuntabilitas yang baik dapat tercapai,” paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal Kemenperin Masrokhan mengemukakan, kegiatan kickoff meeting anggaran ini sangat penting untuk memberikan pesan kepada masing-masing unit kerja maupun satuan kerja di lingkungan Kemenperin dalam menjalankan strategi pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.

"Sehingga mampu memberikan dampak positif terhadap pencapaian tujuan pembangunan industri sebagaimana indikator-indikator yang tertuang dalam Renstra Kementerian Perindustrian,” terangnnya.

Lanjut Masrokhan, dalam upaya menunjang efektivitas pengawasan internal, saat ini Itjen Kemenperin sedang mengembangkan Sistem Informasi Pengawasan yang dinamakan (SI-Nga). “Melalui Singa, diharapkan pengawasan tidak lagi dilakukan secara tradisional saja, akan tetapi bisa juga dilaksanakan secara online dan realtime, sehingga tujuan sebagai early warning system benar-benar bisa diterapkan,” tuturnya.